BEKASI.POJOKSATU.ID - Besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bekasi tahun 2025 yang diprediksi mencapai Rp422 miliar menuai sorotan.
Angka tersebut dinilai menjadi indikator belum optimalnya efektivitas belanja daerah.
Sekaligus alarm bagi pemerintah daerah agar memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Baca Juga: Driver Lalamove Diduga Gelapkan 10 Laptop di Bekasi, Nomor Hilang dan Pelat Mobil Berbeda
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengakui besarnya potensi Silpa tersebut.
Ia menyebutkan bahwa Silpa 2025 telah dimasukkan dalam struktur APBD 2026 yang totalnya mencapai Rp7,7 triliun.
“Silpa itu sudah masuk APBD 2026 sebesar Rp7,7 triliun. Di dalamnya ada Silpa sekitar Rp422 miliaran,” kata Asep, dikutip dari Radar Bekasi, Senin 29 Desember 2025.
Baca Juga: Malam Tahun Baru Jadi Saksi Pelantikan Ribuan PPPK Kota Bekasi
Menurut Asep, tingginya Silpa tidak sepenuhnya disebabkan oleh kegiatan yang tidak berjalan.
Ia menjelaskan, sebagian besar program dan proyek fisik sebenarnya sudah dilaksanakan, namun masih terkendala pada proses administrasi pencairan anggaran di akhir tahun.
“Kalau untuk pekerjaan, sebagian besar sudah. Tinggal proses pencairan administrasi yang memang antre di akhir tahun,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Aktifkan Call Center Pusdalops BPBD, Catat Nomornya
Meski demikian, Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kondisi Silpa besar terus berulang.
Untuk itu, ia berencana memanggil seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempresentasikan realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran selama 2025.
“Arahan dari Pak Gubernur jelas, APBD harus dihabiskan, jangan sampai Silpa besar. Minggu depan semua dinas akan saya panggil satu per satu,” tegasnya.
Saat ini, serapan APBD Kabupaten Bekasi baru mencapai sekitar 80 persen.
Pemerintah daerah menargetkan realisasi anggaran bisa meningkat hingga 90 persen lebih menjelang tutup tahun.
Baca Juga: Damkar Terjunkan Delapan Unit Untuk Proses Pemadam Rumah Mewah Di Bekasi Barat
“Serapan sampai akhir pekan kemarin sudah 80 persen. Insya Allah akhir tahun bisa 90 sampai 91 persen,” ucap Asep.
Sorotan terhadap Silpa juga datang dari DPRD Kabupaten Bekasi.
Wakil Ketua DPRD, Aria Dwi Nugraha, menilai besarnya Silpa harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar soal angka serapan.
Baca Juga: Rumah Mewah Di Perumahan Jakapermai Ludes Terbakar
“Jangan sampai APBD terserap habis, tapi tujuan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat belum tercapai,” kata Aria.
Ia menegaskan, efektivitas belanja daerah harus diukur dari dampaknya terhadap pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi ini penting agar serapan anggaran maksimal sekaligus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.***
