BEKASI.POJOKSATU.id - BPJS Ketenagakerjaan telah secara resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). Laporan tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, memberikan apresiasi terhadap hasil audit ini, yang menurutnya merupakan hasil dari komitmen dan konsistensi dalam menjaga proses audit.
"Predikat WTM ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Zuhri.
Zuhri juga menambahkan bahwa Dewan Pengawas terus memberikan dorongan melalui saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi dan manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi hasil investasi, serta perluasan cakupan kepesertaan.
Baca Juga: Inisiatif Mulia! 560 Guru Ngaji di Kota Bekasi Terdaftar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangannya menekankan bahwa publikasi laporan ini adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas kepada publik. "Ini adalah bukti bahwa dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan bersih, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku," kata Anggoro.
Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat pertumbuhan kepesertaan yang signifikan, terutama dari sektor Pekerja Non-ASN, pekerja rentan, dan pekerja di ekosistem desa. Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 41,56 juta pada akhir 2023, dengan pertumbuhan sebesar 44,96 persen dibandingkan tahun 2022.
Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami kenaikan 13,48 persen, mencapai Rp712,3 triliun hingga 31 Desember 2023. Anggoro menyatakan bahwa dana pekerja dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk memberikan hasil optimal.
Pengakuan internasional seperti "highly commended Top Investment House" dan "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023" dari The Assets juga diraih BPJS Ketenagakerjaan.
Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, termasuk manfaat beasiswa sebesar Rp346 miliar untuk 91.050 kasus. Peningkatan jumlah klaim ini disebabkan oleh kenaikan pembayaran manfaat JKP yang memasuki tahun kedua, serta manfaat pensiun dan beasiswa.
Anggoro menegaskan bahwa manfaat beasiswa ini merupakan bentuk jaminan dari negara agar generasi muda tetap dapat mengakses pendidikan yang layak pasca kehilangan orang tua, guna menciptakan SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045.
Untuk meningkatkan layanan, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai inovasi, seperti desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dan kerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri dan 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.
Anggoro berharap kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan cakupan kepesertaan yang berkelanjutan.
Secara terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang, Hendrayanto, menegaskan bahwa opini WTM ini merupakan bukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana dengan transparan dan akuntabel. "Kami akan terus mengoptimalkan cakupan kepesertaan, khususnya di Kabupaten Bekasi, demi tercapainya Universal Coverage serta peningkatan kualitas layanan," ujar Hendrayanto.
