BEKASI.POJOKSATU.ID - Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menghadapi tekanan serius menyusul pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 25 persen.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, termasuk dalam melanjutkan sejumlah program pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Rochadi, mengungkapkan bahwa pemotongan dana transfer tersebut nilainya mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
Baca Juga: Pelanggaran Lalu Lintas di Bekasi Masih Tinggi, Polisi Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2026
Di sisi lain, target pendapatan daerah juga tidak tercapai, sehingga memperparah kondisi keuangan pemerintah provinsi.
“Kekuatan fiskal kita hari ini sangat ambruk. Dana transfer ke daerah dipotong 25 persen, kurang lebih Rp2,5 triliun. Lalu target pendapatan kita juga tidak tercapai,” ujar Rochadi, Senin 2 Februari 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan kondisi terkini, defisit anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah terlihat mencapai sekitar Rp3 triliun.
Baca Juga: Aksi Tawuran Berhasil Digagalkan Polisi di Bekasi, Remaja Diamankan Beserta Sajam
Situasi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi di hampir seluruh sektor belanja agar roda pemerintahan tetap berjalan.
“Defisit kita hari ini yang sudah kelihatan saja Rp3 triliun. Jadi mau tidak mau, semua harus diefisiensi,” katanya.
Rochadi mencontohkan, salah satu dampak langsung dari kondisi fiskal yang tertekan tersebut adalah belum dialokasikannya anggaran lanjutan untuk sejumlah proyek infrastruktur pada tahun 2026.
Baca Juga: 10 Daftar Usulan Prioritas Desa Cikarageman
Termasuk di antaranya penataan lanjutan Terminal B Cikarang yang meski telah rampung secara fisik, masih membutuhkan penyempurnaan fasilitas dan estetika.
“Belum ada anggaran lanjutan karena kondisi keuangan tadi. Kita fokus supaya yang sudah dibangun bisa operasional dulu,” ucapnya.
Menurut Rochadi, kebijakan efisiensi bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat, melainkan langkah realistis agar pemerintahan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Ia menegaskan, tanpa efisiensi, risiko terganggunya pelayanan publik justru akan semakin besar.
“Kalau kita enggak efisiensi, nanti pemerintahan enggak berjalan. Jadi ini langkah yang harus diambil,” tegasnya.
Baca Juga: 10 Daftar Usulan Prioritas Desa Cikarageman
Meski demikian, Rochadi berharap kondisi fiskal Jawa Barat dapat segera pulih sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bisa kembali berjalan normal.
Ia juga mengajak semua pihak untuk memahami situasi keuangan daerah yang saat ini sedang tidak ideal.
“Semoga ke depan kondisi keuangan bisa kembali normal. Kita berdoa bersama agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan seperti biasa,” pungkasnya.***
