BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, berkomitmen mempererat kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode baru agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan selaras demi kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Desa Burangkeng, Nemin, usai menghadiri acara pisah sambut anggota BPD di Aula Kantor Desa Burangkeng, Kamis, 23 Juli 2026.

Nemin berharap jajaran BPD yang baru mampu meningkatkan kinerja sekaligus membangun kolaborasi yang lebih baik dengan pemerintah desa. Dari sembilan anggota BPD yang dilantik, delapan di antaranya merupakan wajah baru.

Baca Juga: Ketua BPD Cijengkol Ajak Warga Jaga Persaudaraan Meski Berbeda Pilihan di Pilkades

"Mudah-mudahan saya harapkan kinerja BPD yang baru ini akan lebih baik dari yang lalu. Dari 9 orang anggota BPD Burangkeng, 8 orang ini wajah baru," ujar Nemin.

Menurutnya, seluruh anggota BPD akan mengikuti bimbingan teknis agar memahami secara menyeluruh tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Nemin juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan Pemerintah Desa Burangkeng, seperti pemasangan listrik gratis, pemberian seragam sekolah gratis, serta penyediaan sambungan air bersih bagi masyarakat. Program-program tersebut dibiayai melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) pada tahun anggaran 2026 dan direncanakan kembali dianggarkan pada 2027.

"Program ini Tahun Anggaran 2026 kita anggarkan dari PADes. Untuk Tahun 2027 rencana saya akan munculkan lagi dan saya mohon karena program ini menyentuh langsung ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan, saya mohon BPD juga mendukung program tersebut," katanya.

Baca Juga: Disdukcapil Kabupaten Bekasi Kejar Perekaman KTP-el 64.842 Pemula Lewat Program Kampus 17

Sementara itu, anggota BPD Burangkeng telah menyepakati Abdul Majid sebagai Ketua BPD. Dalam waktu dekat, lembaga tersebut akan memprioritaskan pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebelum menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

"Baru kita akan merancang RKPDes. Nanti program-program yang bagus akan dilanjutkan, yang sudah berjalan akan tetap dijalankan, dan mungkin ada tambahan setelah musyawarah," ujar Abdul Majid.***