BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung tancap gas kerja membenahi permasalahan sampah yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa permasalahan sampah di Indonesia harus diselesaikan dengan benar.
"Saya paham betul permasalahan sampah ini. Akan kami laporkan kepada presiden untuk mendapat pengawalan dari pemerintah pusat, karena penyelesaian sampah Bantargebang sudah tidak mampu ditangani oleh pemerintah provinsi semata," ujar Hanif kepada awak media, Senin, 28 Oktober 2024.
Hanif menjelaskan, sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang merupakan aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melebihi kapasitas.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Targetkan Pengurangan Sampah Sebesar 30 Persen di Tahun 2025
Ini dikarenakan tumpukan sampah yang terus masuk setiap hari, meski sudah dilakukan peluasan wilayah hingga 117,5 hektare.
"Dari data Dinas Lingkungan hidup DKI Jakarta, total ada lebih dari 55 juta ton sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang, atau per harinya menerima sebanyak 7.500 ton - 8.000 ton sampah yang berasal dari ibukota," tegas dia.
Menurut dia, Kementerian LH akan melakukan beberapa langkah strategis untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi masalah sampah yang ada.
Hanif memaparkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membuat aturan terkait pengelolaan sampah rumah tangga hingga sampah yang diproduksi para pelaku usaha bidang makanan dan minuman.
"Sampah sisa makanan itu berhasil diolah menjadi kompos, tapi kewalahan karena jumlahnya banyak. Jadi segala sampah makanan di Jakarta tidak boleh lagi sampai ke TPST Bantargebang," kata dia. ***
