BEKASI.POJOKSATU.id – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kembali memimpin apel pagi rutin bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada Senin, 21 April 2025 di Plaza Pemkot Bekasi. Apel turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Sekretaris Daerah, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam arahannya, Tri menekankan pentingnya peran ASN sebagai pelaksana langsung di lapangan, bukan hanya sebagai administrator. Hal ini menyikapi sejumlah keluhan masyarakat yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial.

“Kita ini bukan hanya mencatat dan mendata, tapi harus hadir langsung menyelesaikan masalah di lapangan. Respons cepat terhadap keluhan masyarakat adalah wujud nyata dari komitmen kita sebagai pelayan publik,” kata Tri menegaskan.

Baca Juga: Pemkot Bekasi Pastikan Bau Gas Bukan Berasal dari Wilayahnya, Lakukan Penelusuran Lintas Daerah Bekasi

Ia menyebut beberapa isu yang menjadi sorotan masyarakat, mulai dari dugaan kebocoran pipa gas, layanan tenaga medis untuk penyakit ISPA, hingga perbaikan infrastruktur jalan dan trotoar.

“Setiap aduan di media sosial adalah suara masyarakat yang perlu kita dengar dan tindak lanjuti dengan aksi nyata,” ujar dia.

Wali Kota juga menyoroti viralnya kondisi pedestrian di sekitar Stasiun Bekasi yang dipenuhi pedagang kaki lima. Ia meminta kepala dinas turun langsung ke lapangan dan mengambil tindakan tegas.

“Tidak ada kepentingan apapun selain memastikan hak pejalan kaki dan estetika kota terjaga. Jangan sampai setelah ditertibkan hanya berakhir di unggahan media sosial tanpa ada tindak lanjut nyata,” imbuhnya.

Tri juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas galian oleh pihak swasta.

Baca Juga: Bau Gas di Bekasi Bukan dari Pipa PGN yang Bocor

“Kita mendukung investasi, tapi bukan berarti memberikan izin tanpa kontrol. Mereka wajib mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Jangan sampai merugikan pelayanan publik kita,” tegasnya.

Isu pendidikan pun tak luput dari perhatian. Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil untuk melakukan koordinasi yang matang. Tri juga menyoroti kegiatan studi tour dan wisuda yang kerap membebani orang tua siswa.

“Pastikan kegiatan tersebut tidak memberatkan orang tua. Komite sekolah jangan sampai menyerahkan tanggung jawab kepada guru untuk urusan yang bukan tugasnya,” ucap Tri menutup.***