BEKASI.POJOKSATU.id – Kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah dinilai berdampak besar pada sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Bekasi. Ketua BPC PHRI Kota Bekasi, Yogi Kurniawan, menyebut sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, menekan aktivitas industri pariwisata.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut sempat mengganggu geliat pariwisata di Bekasi. Meski demikian, dalam beberapa waktu terakhir situasi mulai menunjukkan perbaikan.
“Kami berharap tren positif ini terus berlanjut. Industri pariwisata harus tetap adaptif dalam kondisi apa pun,” ujar Yogi, Kamis, 20 November 2025.
Baca Juga: Warga Kaliabang Bahagia Alami Gangguan Pernapasan Akibat Polusi Debu Hitam
Yogi juga optimistis bahwa perekonomian Kota Bekasi dapat kembali tumbuh dengan semangat pelaku industri yang tidak mudah menyerah.
Sementara itu, General Manager Hotel Grand Caman, Riza Bayu Aji, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah membuat sektor perhotelan sangat terpukul. Menurutnya, penurunan jumlah agenda pemerintah berdampak drastis pada okupansi dan pendapatan hotel.
“Dulu satu kementerian bisa menggelar hingga 24 kegiatan, sekarang hanya 2 sampai 5 agenda. Ini sangat jauh berbeda,” kata Riza.
Baca Juga: Warga Kaliabang Bahagia Resah, Debu Hitam Pekat Cemari Permukiman Selama Sebulan
Ia menambahkan bahwa dampak kebijakan efisiensi tidak hanya dirasakan hotel, tetapi juga sektor pendukung seperti pemasok sayur, transportasi, hingga pelaku usaha jajanan pasar.
Menurutnya, pendapatan hotel dari banquet atau kegiatan mencapai 60–70 persen, sehingga ketika kegiatan pemerintah berkurang, efeknya sangat signifikan.
“Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah dan berharap kebijakan tersebut bisa ditinjau ulang atau dilonggarkan,” tutupnya.***
