BEKASI.POJOKSATU.id – Persoalan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, kembali menjadi sorotan.

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menuntaskan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Hanif menilai pengelolaan sampah di Bantargebang perlu segera dibenahi, terutama dengan meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke sistem control landfill.

Menurutnya, penerapan control landfill menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari timbunan sampah di Bantargebang.

Meski demikian, Hanif mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke TPST Bantargebang.

Salah satunya melalui penguatan pengelolaan sampah dari hulu yang dinilai mulai menunjukkan hasil.

" Dulu waktu pertama kita datang hampir 1.200 truk per hari. Hari ini relatif jauh berkurang, mungkin tinggal sekitar 600 sampai 700 truk per hari. Ini pengurangan beban yang cukup signifikan bagi Bantargebang," ujar Hanif, Jumat 7 Agustus 2026.

Menurut Hanif, berkurangnya jumlah truk pengangkut sampah yang masuk ke Bantargebang menjadi salah satu indikator bahwa roadmap pengelolaan sampah yang dijalankan DKI Jakarta mulai berjalan.

Baca Juga : Rumah Bedeng dan Lapak Rongsok Terbakar di Pekayon Jaya, Damkar Kota Bekasi Berjibaku Selama 4 Jam

Di sisi hilir, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengoperasikan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang.

Fasilitas tersebut digunakan untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

Hanif menyebut kapasitas gabungan fasilitas RDF di dua lokasi tersebut mencapai hampir 4.000 ton sampah per hari.

Namun, saat ini baru sekitar 1.000 ton sampah per hari yang mulai diolah melalui fasilitas tersebut.

Selain pengolahan sampah, Pemprov DKI Jakarta juga mulai melakukan uji coba penutupan timbunan sampah menggunakan membran sebagai bagian dari penerapan sistem control landfill.

Hanif mengatakan penggunaan membran dapat membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang berasal dari timbunan sampah terbuka.

Baca Juga : Usai Tarik Rp30 Juta dari Bank, Nasabah Dirampok Dua Pria Bersenjata Tajam di Cibitung

"Mungkin 30 sampai 40 persen persoalan lingkungan di Bantargebang bisa direduksi melalui penerapan control landfill dengan membran," katanya.

Meski mengapresiasi langkah tersebut, Hanif meminta penerapan control landfill tidak hanya dilakukan pada sebagian area TPST Bantargebang.

Ia mendorong seluruh kawasan TPST Bantargebang dapat segera ditutup menggunakan membran sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai ketentuan lingkungan.

Hanif memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menutup seluruh area TPST Bantargebang menggunakan membran mencapai sekitar Rp150 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari upaya mengurangi pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan terhadap masyarakat sekitar.

"Kalau menutup semua Bantargebang paling tidak hanya Rp150 miliar. Menurut saya angka itu tidak terlalu besar bagi DKI Jakarta. Yang jauh lebih besar justru dampak lingkungan dan dampak kepada masyarakat kalau tidak segera dilakukan," tegas Hanif.

Hanif berharap langkah pembenahan pengelolaan sampah di Bantargebang dapat segera direalisasikan secara menyeluruh, seiring dengan upaya mengurangi volume sampah yang dikirim dari Jakarta ke TPST tersebut.***