BEKASI.POJOKSATU.id - Aliansi Mahasiswa Bekasi dan Karawang yang menggelar mimbar bebas di depan Kampus Unisma, Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, menilai ada 5 dosa politik Jokowi.
"Pertama mendukung capres penculikan aktivis 98 dan pelanggaran HAM," ujar Salah Seorang Koordinator Aksi, Aditya Syahran, Selasa, 6 Februari 2024.
Secara tidak langsung Presiden Indonesia bermain halus melakukan dukungan terhadap salah satu capres dan cawapres, yaitu Pasangan Calon Nomor 2, Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Aksi Mahasiswa Bekasi-Karawang Kritik Jokowi Bakal Terus Berlanjut Jika Tidak Ada Tanggapan
"Jokowi menggerogoti APBN untuk kepentingan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden," tegas Aditya.
"Mempolitisasi bansos itu adalah bukti Jokowi berpihak kepada salah satu paslon," tambah dia.
Dosa kedua Jokowi, lanjut dia, yakni membangun politik dinasti sebagai salah satu cara untuk melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara.
"Jokowi memang tidak melanggar hukum, tetapi Jokowi melanggar etika moralitas berbangsa dan bernegara," ujar Syahran.
Untuk ketiga, Jokowi dinilai kembali menghidupkan zaman orde baru di mana pernah ada pergerakan mahasiswa pada tahun 1998.
Baca Juga: Mahasiswa Bekasi Minta Jokowi Kembali ke Koridor Demokrasi
"Pada tahun 1998 mahasiswa berhasil melakukan pergerakan untuk mewujudkan reformasi. Akan tetapi hari ini cita-cita reformasi terancam gagal," jelas dia.
Cita-cita reformasi yang diciptakan demokrasi seadil-adilnya yang berkualitas terancam hilang di Indonesia.
Keempat, mahasiswa menilai adanya pelemahan pemberantasan korupsi, karena potensi munculnya orba dan potensi munculnya oligarki.
"Ini akan berdampak kepada kestabilan negara Indonesia. Berdampak juga para praktik-praktik korupsi yang masih kerap terjadi," tutur dia.
Sementara pada poin kelima, mahasiswa menilai Jokowi tidak perduli kepada kesejahteraan masyarakat.
Padahal, mahasiswa beranggapan bahwa poin ini adalah yang paling penting.
Baca Juga: ASN Kota Bekasi yang Pamer Jersey Nomor 2 Terbukti Langgar Aturan
"Ketidak netralitas Presiden ini akan berpengaruh terhadap struktur yang ke bawah. Jika presiden tidak netral, menteri pun tidak netral, kepala daerah pun tidak netral," ucap dia.
Oleh karena itu, lanjut Syahran, kinerja para pejabat publik tidak mengendepankan fungsinya sebagai pelayan publik.
"Pejabat publik pasti mementingkan kepentingannya (sendiri), hal-hal yang seharusnya diberikan kepada rakyat. Tapi politisasi seperti bansos," tandas dia.
Selembaran yang berisi penjelasan tentang dosa politik Jokowi juga disebarkan mahasiswa kepada pengendara yang melintas Jalan Cut Meutia.
Mereka menggelar aksi bakar ban, mencoret gambar Jokowi dan membakarnya. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Jokowi.***
