BEKASI.POJOKSATU.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Puspitasari, mengungkapkan sejumlah poin penting yang ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Jawa Barat bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia beberapa waktu lalu.
Menurut Ade, setiap kebijakan besar harus diawali dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, kunjungan kerja tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai tantangan lingkungan yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
“Salah satu fokus utama kami adalah program strategis penanganan banjir, termasuk langkah konkret menghadapi potensi dan dampak longsor, khususnya di Kabupaten Bandung Barat," ucap Ade, Senin, 23 Februari 2026.
Baca Juga: Ade Puspitasari: Masa Depan Bangsa Ditentukan Generasi Muda Melek Teknologi dan Politik
"Persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan secara parsial, tetapi harus melalui sinergi pusat dan daerah,” ujar Ade.
Ia juga menyoroti kondisi banjir yang semakin sering terjadi di Kota Bekasi. Jika sebelumnya banjir besar terjadi lima tahun sekali, kini intensitasnya meningkat menjadi hampir setiap tahun dengan dampak yang luas bagi masyarakat.
“Kota Bekasi memang secara wilayah tidak sebesar daerah lain di Jawa Barat, tetapi penduduknya hampir 3 juta jiwa. Dampak banjirnya luar biasa. Ini harus menjadi perhatian serius dalam program strategis pencegahan banjir,” kata dia.
Baca Juga: Ade Puspitasari: Masa Depan Bangsa Ditentukan Generasi Muda Melek Teknologi dan Politik
Ade meyakini pengelolaan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan.
Ia berharap koordinasi lintas level pemerintahan dapat menghasilkan kebijakan yang konkret dan terukur untuk meminimalisir risiko bencana di Jawa Barat.***
