BEKASI.POJOKSATU.id - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bekasi Raya menyatakan dukungan terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), namun menilai bahwa implementasi kebijakan ini perlu diiringi dengan solusi nyata bagi pelaku usaha angkutan barang.
Sekretaris Aptrindo Bekasi Raya, Safaat, mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya belum pernah secara resmi dilibatkan dalam perumusan strategi penanganan ODOL.
Ia menyoroti tidak adanya langkah konkret dari pemerintah untuk membantu pengusaha truk dan pengemudinya dalam beradaptasi dengan kebijakan tersebut.
“Sekarang solusinya apa untuk pengusaha dan sopir truk? Tidak ada yang disiapkan pemerintah,” ujar Safaat, Selasa, 2 Juli 2025.
Baca Juga: Kebakaran Toko dan Gudang Ban di Medansatria, Kerugian Capai Rp 3 Miliar
Menurutnya, fokus penindakan ODOL terlalu berat di pihak transporter atau operator truk, padahal sumber muatan berlebih sering kali berasal dari permintaan perusahaan pemilik barang.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah juga menyasar perusahaan pengirim barang, termasuk BUMN, dalam sosialisasi dan penegakan aturan.
“Truk itu kan hanya eksekutor di akhir rantai distribusi. Yang perlu juga disasar adalah customer atau perusahaan pemilik barang di hulu,” tegasnya.
Safaat juga mengusulkan beberapa alternatif solusi, antara lain peremajaan armada truk dan pemberian insentif kepada pengusaha angkutan agar dapat menambah jumlah kendaraan sesuai standar daya angkut yang diizinkan.
Baca Juga: Kepala BKN: Pelantikan PPPK Kota Bekasi Paling Cepat dan Terbanyak se-Indonesia
“Untuk menghindari ODOL berarti harus ada tambahan jumlah truk. Artinya, butuh dukungan seperti insentif dari pemerintah untuk pembelian kendaraan baru,” lanjutnya.
Aptrindo berharap, ke depan, kebijakan Zero ODOL diterapkan secara bertahap dan proporsional, dengan melibatkan semua pihak dalam ekosistem logistik.***
