BEKASI.POJOKSATU.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Polres Metro Bekasi menegaskan komitmen mereka dalam menjaga keamanan wilayah dan menciptakan iklim investasi yang sehat, dengan menindak tegas aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).
Hal ini disampaikan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Forkopimda bersama Ormas se-Kabupaten Bekasi, di Aula KH Noer Alie, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, belum lama ini.
"Ormas adalah bagian dari masyarakat yang harus kita libatkan dalam dialog. Namun bila ada yang melanggar hukum, akan kita tindak tegas," ujar Ade.
Baca Juga: Wabup Asep Surya Atmaja Dorong Klinik Swasta Perkuat Layanan Kesehatan di Bekasi
Bupati Ade menegaskan bahwa membangun Kabupaten Bekasi membutuhkan kerja sama semua pihak — mulai dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, hingga ormas. Ia juga menyarankan perlunya forum lintas ormas agar penanganan persoalan ketertiban, pasar, dan keamanan lebih efektif.
Pernyataan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap MoU Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar dalam pemberantasan premanisme yang menghambat investasi.
Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengungkapkan, dalam Operasi Berantas Jaya yang berakhir 24 Mei 2025, sekitar 180 oknum ormas dibina, dan 20-an lainnya diproses hukum karena terindikasi melakukan pemerasan, intimidasi, dan mengganggu aktivitas usaha.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Siapkan Penataan Pasar Sekitar SGC, Libatkan Forkopimda dan Ormas
"Pelaku usaha sering dimintai pungutan liar oleh oknum. Nilainya bisa sampai jutaan rupiah. Kami minta warga jangan ragu melapor, identitas pelapor akan kami lindungi," tegas Mustofa.
FGD ini difasilitasi oleh Badan Kesbangpol dan dihadiri unsur Forkopimda, legislatif, TNI, LSM, serta perwakilan ormas. Kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama ormas untuk mendukung penegakan ketertiban, pembangunan daerah, dan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
