BEKASI.POJOKSATU.id - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menegaskan bahwa sekolah swasta pada prinsipnya siap mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, menyatakan pihaknya tidak menolak tujuan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, BMPS meminta agar mekanisme pelaksanaan program dibahas lebih lanjut bersama yayasan dan pengelola sekolah swasta.
Menurut Ayung, keterlibatan yayasan menjadi hal penting karena yayasan merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan arah pengelolaan sekolah. Oleh sebab itu, setiap bentuk kerja sama sebaiknya dibahas melalui komunikasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga: BMPS Kota Bekasi Soroti Program SSK Jabar, Sebut Yayasan Sekolah Swasta Tak Dilibatkan
BMPS juga menilai dialog antara pemerintah dan sekolah swasta perlu diperkuat agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi siswa tanpa mengganggu keberlangsungan operasional sekolah. Terlebih, sekolah swasta selama ini turut berperan dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di Kota Bekasi.
Pihaknya mengungkapkan bahwa sejumlah keberatan terkait Program SSK telah disampaikan melalui proses mediasi. Namun hingga saat ini belum tercapai kesepahaman yang dapat diterima semua pihak.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terus mendorong keterlibatan sekolah swasta dalam menampung siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang mengikuti skema SSK.
BMPS berharap pemerintah daerah dapat segera membuka forum diskusi bersama yayasan sekolah swasta sehingga mekanisme bantuan dan kerja sama dapat disusun secara lebih tepat, transparan, dan berkelanjutan.***
