BEKASI.POJOKSATU.ID - Debat Publik Pasangan Calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi berlangsung semalam dan disiarkan secara langsung di Kompas TV, Jumat, 1 November 2024.
Dalam sesi pendalaman visi-misi, paslon 02 Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni ditanyakan bagaimana mewujudkan reformasi birokrasi di Kota Bekasi oleh moderator.
Uu mengibaratkan integritas dengan berakhlak. Jika mendapat amanah masyarakat, dalam 5 tahun ke depan Uu mengatakan akan menempa sumber daya manusia di Pemkot Bekasi.
Baca Juga: Ketua Tim Pemenangan Uu dan Nurul Undurkan Diri dari Jabatannya, Apa Penyebabnya?
"Satu institusi saja integritas itu susah dicapai, dengan kolaborasi dengan komunikasi yang ada di Kota Bekasi sesuai level masing-masing," kata dia.
"Utamanya untuk integritas itu dimulai dari pimpinan Kota Bekasi yang tertinggi memberikan contoh ke bawah wali kotanya, pejabatnya beserta contoh sesuai dengan aturan reformasi birokrasi," kata dia.
Uu Meyakini dalam 5 tahun kedepan reformasi birokrasi akan dijalankan dan memenuhi sesuai target dalam integritas yang baik sesuai dengan harapan masyarakat.
Dalam menanggapi itu, Tri Adhianto berharap good government and clean government di Pemerintah Kota Bekasi bisa terwujud dan itu ada indikatornya.
Baca Juga: Laporan Dana Kampanye Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni Paling Kecil
"Akuntabilitas terkait dengan anggaran di dalamnya dan ada pengadaan barang dan jasa terkait dengan sistem, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik," ucap dia.
Sementara itu Heri Koswara menyinggung tentang status wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK selama 3 kali berturut-turut dan dia juga menjelaskan secara implisit itu bagian kepemimpinan salah satu paslon lain.
"Kita bicarakan dengan praktik tentu agak sulit kita ingin memastikan apa yang kemarin terjadi tidak boleh terjadi bahkan yang menjadi salah satu masyarakat yang banyak adalah Dinas Pendidikan," ucap dia.***
