BEKASI.POJOKSATU.ID - Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi kebijakan strategis Presiden RI kini terus didorong implementasinya di berbagai daerah, termasuk Kota Bekasi.
Pemerintah daerah menegaskan kesiapan untuk menjalankan program tersebut secara optimal demi mendukung pembangunan generasi emas Indonesia.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyatakan, Pemkot Bekasi berkomitmen penuh dalam mengawal pelaksanaan program MBG, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Baca Juga: Lonjakan Besar Saat Mudik, 3,5 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta, Ini Strategi Korlantas Polri
“Harus memenuhi itu semua agar kasus yang tidak kita inginkan tidak terjadi atau terulang kembali. Menjamin pemenuhan asupan yang sehat, bersih dan mutunya harus baik,” ujar Harris.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi MBG yang digelar di Ballroom Hotel Santika Harapan Indah, Kota Bekasi.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Mayjen Purna TNI Dadang Hendrayuda, serta dihadiri unsur Forkopimda dan dinas terkait.
Dalam arahannya, Dadang menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan gratis, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca Juga: Kurangi Sampah dari Rumah, DKI Dorong Warga Pilah Sampah demi Ringankan Beban Bantargebang Bekasi
Program ini diharapkan mampu memperbaiki status gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting dan kemiskinan, terutama di daerah perkotaan padat seperti Bekasi.
Sebagai bentuk implementasi di daerah, Pemkot Bekasi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung program, termasuk dapur MBG, memenuhi standar ketat.
Mulai dari sertifikasi halal, standar higiene sanitasi, hingga ketersediaan instalasi pengolahan air limbah.
Selain itu, proses pengolahan makanan wajib dilakukan oleh tenaga yang kompeten serta dilengkapi sistem pengendalian bahaya pangan untuk menjamin keamanan konsumsi bagi masyarakat.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan instruksi pusat, tetapi juga memperkuat pengawasan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program di daerah serta memperkuat sistem monitoring terhadap penerima manfaat dan kualitas gizi yang diberikan.
Dengan kesiapan yang ditunjukkan Pemkot Bekasi, program MBG diharapkan dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam menyukseskan agenda besar pemerintah pusat untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.***
