BEKASI.POJOKSATU.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) menggelar Workshop “Menuju Kota Bekasi Informatif 2025 melalui Penguatan Keterbukaan Informasi Publik”, yang berlangsung di Aula Nonon Sontanie, Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jumat, 31 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bekasi.

Mewakili Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, kegiatan dibuka oleh Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Nadih Arifin, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Mitra Keluarga Bekasi Timur Luncurkan Teknologi Robotik VELYS™ untuk Operasi Lutut Pertama di Kota Bekasi

“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat,” ujar Nadih Arifin dalam sambutannya.

Setelah pembukaan, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Fitrianti Ningsih menyampaikan laporan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PPID agar mampu memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Bekasi berharap seluruh PPID dapat memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, dan mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik demi terwujudnya Kota Bekasi yang Informatif dan Responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga terkait, di antaranya:

  • Egia Riska Fazrin, S.Si., C.Med, Koordinator Asisten Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola (HKTK) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang memaparkan materi tentang Peningkatan Kapasitas PPID dalam Pelayanan Informasi Publik;
  • Rega Tadeak Hakim, ST., M.M, Koordinator Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, yang membahas Penguatan Peran PPID untuk Kemudahan Akses Informasi Publik;
  • Husni Farhani Mubarok, S.H., M.Si., C.Me, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang mengulas tema Transparansi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik.