BEKASI.POJOKSATU.id – Rencana Pemerintah Kota Bekasi menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di Plaza Patriot mendapat dukungan dari DPRD Kota Bekasi.

Namun, kegiatan tersebut diminta tidak hanya menjadi ajang hiburan, melainkan juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Chairun Nisa, menilai agenda nobar yang diperkirakan akan dihadiri ribuan masyarakat itu memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi lokal apabila dikelola secara maksimal.

Menurut dia, penggunaan aset milik Pemerintah Kota Bekasi, seperti Plaza Patriot, seharusnya tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang berkumpul masyarakat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Penggunaan aset pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi daerah. Selain menjadi ruang hiburan masyarakat, kegiatan ini juga harus mampu menghasilkan nilai tambah bagi PAD," kata Chairun Nisa, Minggu (28/6/2026).

Baca Juga : Dana Rp100 Juta per RW di Kota Bekasi Belum Merata, DPRD Minta BPKAD Jemput Bola

Ia menyebut, potensi peningkatan pendapatan daerah dapat diperoleh dari berbagai sektor, mulai dari kerja sama sponsorship, pemanfaatan ruang promosi dan iklan, pengelolaan parkir, hingga berbagai sumber pendapatan lainnya yang bisa dioptimalkan selama kegiatan berlangsung.

Tak hanya itu, Chairun Nisa juga mendorong agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal menjadi prioritas dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026.

Menurutnya, kehadiran ribuan masyarakat di Plaza Patriot harus dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha bagi warga, khususnya pelaku UMKM di Kota Bekasi.

"UMKM Kota Bekasi harus menjadi prioritas agar kegiatan ini tidak hanya meramaikan suasana, tetapi juga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat," ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD dapat bersinergi dalam menyiapkan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 secara tertib dan aman, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.***