BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memilih untuk menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah tindak lanjut terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya selalu siap mengikuti serta menerapkan kebijakan nasional apabila nantinya diterbitkan ketentuan resmi mengenai pemberlakuan fatwa tersebut, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi.
“Nanti saya ingatkan ke BKPSDM,” kata Tri saat dimintai tanggapan mengenai fatwa MUI tersebut.
Menurut Tri, jajaran Pemkot Bekasi bersikap terbuka dan siap menjalankan setiap regulasi yang diputuskan oleh pemerintah pusat secara optimal di tingkat daerah.
“Kami setuju aja apa yang perintah dari pusat, dan kami laksanakan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tri menyebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi sebagai perangkat daerah yang akan dikoordinasikan terkait pengawasan penggunaan rokok elektrik di kalangan pegawai.
Kendati demikian, hingga saat ini Pemkot Bekasi belum menerbitkan aturan internal maupun sanksi khusus bagi ASN yang mengonsumsi vape. Pemerintah daerah masih menantikan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebagai landasan hukum untuk merumuskan kebijakan teknis di Kota Bekasi.





