BEKASI.POJOKSATU.id - PKK Kota Bekasi bersama para kader tingkat kelurahan turut hadir pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang mengusung tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas.”
Acara penghargaan tertinggi Adhi Bhakti Utama ini digelar di Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, dan diikuti lebih dari 3.500 kader PKK, para bupati, serta wali kota se-Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut hadir Plh. Wali Kota Bekasi Dr. Harris Bobihoe, Wakil Ketua TP PKK Kota Bekasi Wuri Handayani, jajaran pengurus PKK Kota Bekasi, serta 56 ketua kader PKK tingkat kelurahan.
Baca Juga: BCFM 2025 Resmi Dibuka: Panggung Keberagaman dan Kreativitas Fashion Kota Bekasi
Peringatan tahun ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Sekolah Perempuan, Ketua Forikan, Bunda FAD, Bunda PAUD, Bunda Genre, dan Bunda Literasi se-Jawa Barat, yang mempertegas penguatan peran perempuan dan kader PKK dalam pembangunan masyarakat.
Wakil Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wuri Handayani, mengapresiasi meriahnya perayaan HKG PKK ke-53 dan semangat besar para kader. Ia menyebut antusiasme ribuan peserta menjadi bukti bahwa gerakan PKK masih menjadi kekuatan penting dalam mendorong perubahan sosial.
“Antusiasme kader di seluruh Jawa Barat sangat luar biasa. Ini menjadi motivasi bagi PKK Kota Bekasi untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan program yang berdampak langsung bagi keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Ketua TP PKK Jawa Barat, Siska, menekankan bahwa HKG PKK adalah momen refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk menjalankan program PKK secara berkelanjutan.
Tema tahun ini, menurutnya, menjadi dasar untuk memperkuat kualitas SDM, penguasaan teknologi, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Ia juga mendorong peningkatan kerja kolaboratif dan penguatan digitalisasi dalam berbagai kegiatan PKK agar pelayanan semakin efektif.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memaksimalkan peran PKK dan aparatur desa dalam mengatasi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya stunting yang meski menurun masih membutuhkan penanganan serius. Ia menekankan desa wajib menuntaskan masalah kesehatan seperti stunting, lepra, dan TBC.
“Nanti biaya penanganannya akan dihitung secara keseluruhan dan ditanggung sampai tuntas. Kader PKK akan menjadi pendamping pelaksana di lapangan,” tegas Dedi.
Ia kembali mengingatkan bahwa PKK hadir sebagai kekuatan yang bertujuan membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan sosial dan kesehatan, sehingga PKK harus terus aktif menjadi solusi dan penggerak perubahan.***
