BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi menerapkan skema distribusi ketat dalam pelaksanaan pasar murah bersubsidi guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi penerimaan ganda.

Program yang digelar melalui Disdagperin ini memprioritaskan warga desil 1 sampai 5 dalam data terpadu sosial ekonomi nasional pada sesi pagi, sebelum akhirnya dibuka untuk masyarakat umum pada siang hari.

Sebanyak 2.300 paket sembako disiapkan dalam kegiatan yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Bekasi Barat pada Senin 2 Maret 2026.

Baca Juga: Bekas Bangli Ditinggal Tanpa Pagar, Bantaran Kali Karangraharja Berubah Kumuh dan Bau

Setiap paket berisi beras premium 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram dengan harga tebus Rp70 ribu, jauh di bawah harga pasaran.

Sekretaris Kecamatan Bekasi Barat, Dewi Astiyanti, menjelaskan bahwa pembagian waktu pelayanan menjadi strategi penting agar bantuan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Targetnya 2.300 paket. Satu paket hanya Rp70 ribu,” ujarnya, dikutip dari Radar Bekasi, 3 Maret 2026.

Baca Juga: Ramadan 1447 H, Aparatur Desa Cijengkol Rutinkan Tadarus

Ia menegaskan, pada pagi hari distribusi dikhususkan untuk warga desil 1-5 DTSEN agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan sosial.

Siang harinya, pasar murah dibuka bagi warga umum berdomisili Bekasi Barat dengan menunjukkan KTP.

“Kami prioritaskan dulu warga desil 1 sampai 5 DTSEN supaya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih bantuan. Siang hari baru dibuka untuk umum,” jelas Dewi.

Baca Juga: Jadwal Pasar Murah Bersubsidi Kota Bekasi Tanggal 2 Sampai 6 Maret 2026, Hanya untuk Pemegang Kupon

Langkah tersebut diapresiasi sebagai bentuk tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah berupaya memastikan subsidi pangan benar-benar diterima oleh keluarga ekonomi menengah ke bawah yang belum tersentuh program bantuan lainnya.

Analis Perdagangan Disdagperin Kota Bekasi, Eko Wijatmiko, menyebutkan bahwa validasi penerima menjadi perhatian utama dalam program ini.

Menurutnya, pasar murah tidak boleh menjadi celah terjadinya bantuan ganda bagi warga yang sudah mendapatkan subsidi dari skema lain.

“Supaya tidak dobel, prioritasnya warga yang belum menerima bantuan sama sekali,” katanya.

Baca Juga: Polisi Tangkap 10 Remaja dan Sita Sajam saat Antisipasi Tawuran di Cikarang Utara

Ia menambahkan, kebijakan ini juga bertujuan menjaga pemerataan distribusi di tengah meningkatnya kebutuhan pokok selama Ramadan.

Lonjakan harga yang kerap terjadi setiap tahun membuat intervensi pemerintah menjadi krusial untuk menahan gejolak di tingkat konsumen.

Selain menjaga daya beli, operasi pasar bersubsidi ini juga menjadi instrumen stabilisasi harga.

Baca Juga: Pelajar SMP di Cikarang Utara Jadi Korban Penganiayaan, Keluarga Lapor ke Polisi

Hari pertama digelar serentak di Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Medansatria, sebelum bergilir ke kecamatan lain seperti Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Rawalumbu, Bantargebang, Mustikajaya, Jatiasih, Pondok Gede, Pondok Melati, hingga Jatisampurna sampai 6 Maret mendatang.

Dewi memastikan, mekanisme pengawasan akan terus diperkuat agar distribusi berjalan tertib dan transparan.

Ia menilai, akurasi data dan pengaturan teknis di lapangan menjadi kunci keberhasilan program.

Baca Juga: Anggota DPRD Kota Bekasi Soroti Banjir dan Ketimpangan Infrastruktur di Kota Bekasi

“Dengan subsidi ini jelas sangat membantu. Tapi yang lebih penting, bantuan ini benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan,” tutupnya.

Dengan pendekatan berbasis data DTSEN dan pengaturan waktu distribusi, pasar murah Ramadan di Kota Bekasi tidak hanya berfungsi sebagai penopang daya beli.

Tetapi juga sebagai contoh praktik tata kelola bantuan sosial yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.***