BEKASI.POJOKSATU.id – Pemerintah mulai menyiapkan perubahan besar dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.
Ke depannya, fasilitas pembuangan terbesar yang selama ini menampung sampah dari DKI Jakarta itu hanya akan menerima sampah anorganik.
Kebijakan tersebut disiapkan menyusul tingginya volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang setiap hari. Saat ini, jumlah sampah yang dikirim ke lokasi tersebut mencapai sekitar 8.000 ton per hari.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, kondisi tersebut membuat Bantargebang semakin terbebani sehingga perlu dilakukan perubahan sistem pengelolaan sampah secara bertahap.
“Volume sampah yang masuk ke Bantargebang saat ini sekitar 8.000 ton setiap hari. Angka ini tentu sangat besar dan menjadi beban bagi fasilitas yang ada,” ucap Hanif, Senin (9/3/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah perubahan agar TPST Bantargebang tidak lagi menampung semua jenis sampah seperti saat ini.
“Kita pastikan secara gradual bahwa Bantargebang harus berubah. Ke depan hanya boleh sampah anorganik yang masuk, sisanya wajib dipilah dari sumbernya,” tutur dia.
Hanif menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah akan melakukannya secara bertahap sembari mendorong masyarakat untuk mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah.
Baca Juga : Gunungan Sampah di Bantargebang Longsor Saat Truk Antre, Sopir dan Warga Tertimbun
“Perubahan ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tapi kita harus mulai sekarang dengan melakukan pemilahan sampah dari hulu,” jelas dia.
Menurutnya, pemerintah juga telah memulai proyek percontohan pengelolaan sampah di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Di lokasi tersebut sebenarnya telah tersedia berbagai fasilitas pengolahan sampah modern.
“Kita sudah memulai pilot project di Rorotan. Fasilitasnya sudah ada, tetapi belum bisa bekerja optimal karena sampah yang masuk masih tercampur,” ungkap Hanif.
Ia menambahkan, berbagai teknologi pengolahan sampah sebenarnya sudah tersedia, termasuk teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang dapat mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.
“Teknologi RDF sudah tersedia. Bahkan kita juga bekerja sama dengan industri semen yang memiliki kapasitas pengolahan hingga sekitar 5.000 ton per hari,” ucap Hanif.
Namun demikian, Hanif menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi semata, melainkan juga pada kedisiplinan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah.
Baca Juga : Timsar Gabungan Terus Lakukan Pencarian Korban Longsor Di Bantargebang Dengan Terjunkan 15 Alat Berat
“Secanggih apa pun teknologinya, kuncinya tetap pemilahan sampah dari sumber. Kalau sampah masih tercampur, teknologi tidak akan bisa bekerja maksimal,” tegas dia.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Jakarta untuk turun langsung ke lapangan menjalankan instruksi Presiden terkait Gerakan Nasional Penanganan Sampah.
“Mulai hari ini seluruh komponen daerah harus turun ke lapangan. Lakukan pemilahan sampah dari hulu agar beban di hilir bisa berkurang,” ujar dia.
Selain itu, Hanif menyebutkan bahwa jajaran TNI dan Polri siap mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara nasional.
“Presiden sudah memberikan arahan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan para kepala daerah untuk bersama-sama menangani persoalan sampah ini,” kata Hanif.
Menurut Hanif, persoalan sampah sebenarnya merupakan masalah sederhana, namun menjadi rumit karena volumenya yang sangat besar.
“Ini sebenarnya masalah sederhana. Tapi karena jumlahnya sangat banyak akhirnya menjadi sangat complicated. Karena itu kita harus mulai berbenah dengan sangat serius,” pungkas dia.***
