BEKASI.POJOKSATU.id – Sejumlah perusahaan angkutan barang mengeluhkan operasional yang terganggu akibat seringnya QR Code MyPertamina terblokir saat pengisian Bio Solar.

Masalah ini menyebabkan banyak truk tidak dapat beroperasi dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU sejak awal November.

Persoalan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dalam audiensi bersama PT Pertamina Patra Niaga pada Senin, 17 November 2025.

Menurut Aptrindo, digitalisasi melalui QR Code MyPertamina sebenarnya merupakan inovasi yang baik untuk pengawasan BBM subsidi. Namun, implementasinya dinilai belum sejalan dengan kebutuhan operasional pelaku transportasi barang.

Mereka mempersoalkan lamanya proses pendaftaran dan validasi akun, persyaratan dokumen yang tidak sesuai kondisi lapangan, hingga pemblokiran QR Code secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.

Baca Juga: Aptrindo Bekasi Raya Desak Pemerintah Beri Solusi Nyata dalam Penerapan Zero ODOL

Dampaknya, banyak armada terpaksa berhenti beroperasi, biaya operasional perusahaan meningkat, dan distribusi logistik tersendat. Kondisi ini juga menghambat persiapan menuju program Zero ODOL 2027.

Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, dalam siaran pers 17 November 2025, mendesak Pertamina segera melakukan penyempurnaan sistem, termasuk menyediakan helpdesk fisik MyPertamina di setiap kabupaten/kota.

“Selama ini, seluruh aduan hanya mengandalkan Call Center 135 yang dinilai tidak mampu memberikan solusi cepat dan tidak menyediakan monitoring penyelesaian masalah,” ujarnya.

Aptrindo juga mengusulkan adanya akun khusus untuk perusahaan berbasis KBLI 49431 dan 49432, penyesuaian dokumen mengingat banyak armada masih dalam skema leasing sehingga perusahaan tidak memegang BPKB, serta transparansi penuh mengenai alasan pemblokiran QR Code dan mekanisme banding. Integrasi MyPertamina dengan aplikasi SIAPTRINDO turut diusulkan agar verifikasi data lebih akurat.

“Aptrindo menegaskan akan terus memantau tindak lanjut perbaikan MyPertamina demi mencegah gangguan yang lebih besar di sektor logistik nasional,” tegas Gemilang.

Di sisi lain, Sekretaris DPC Aptrindo Bekasi Raya, Safaat, mengatakan bahwa gangguan pemblokiran barcode solar kini sudah sangat menghambat distribusi barang di wilayah Bekasi.

“Kalau dari kita Bekasi Raya, banyak perusahaan yang barcode solar terblokir, sehingga unit-unitnya tidak bisa jalan,” jelasnya.

Baca Juga: Aptrindo Bekasi Raya Dukung Aksi Mogok Nasional, Tolak Pembatasan Operasional Truk

Ia menambahkan, kelangkaan Bio Solar di sejumlah SPBU Bekasi juga semakin terlihat sejak awal November, sehingga antrean kendaraan mengular dan pengiriman barang terlambat.

“Mulai November di SPBU di Bekasi, itu sudah mulai langka. Banyak yang antre panjang. Ini menghambat, distribusinya jadi telat,” ungkapnya.

Safaat berharap perbaikan sistem segera dilakukan karena dampaknya sudah langsung dirasakan pelaku usaha angkutan barang.

“Kami berharap segera ada perbaikan. Kalau barcode terus terblokir, kendaraan tidak bisa jalan, distribusi pasti terganggu,” ujarnya.***