BEKASI.POJOKSATU.id - Kementerian Sosial menargetkan proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial selesai pada November 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) benar-benar layak dan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pembaruan data menjadi sangat penting menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menambah jumlah penerima bantuan sekaligus menaikkan nilai manfaatnya. Ia menegaskan bahwa karakter penerima bantuan bersifat dinamis karena adanya perubahan status penduduk, seperti kelahiran, perpindahan domisili, pernikahan, hingga kematian.
"Kalau dahulu sekitar 17 ribu lebih KPM, untuk saat ini menjadi 35 juta lebih. Maka supaya bantuan tepat sasaran maka datanya harus benar-benar akurat," ujar Saifullah, Kamis, 27 November 2025.
Baca Juga: Antre hingga Tiga Jam di Tengah Terik, Warga Babelan Berburu BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
Untuk memastikan akurasi, pemutakhiran data dilakukan bersama Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga kondisi sosial-ekonomi keluarga dapat tervalidasi sesuai realitas lapangan.
“Kalau datanya sesuai kenyataan, ya tetap kita masukkan sebagai penerima. Tetapi kalau sudah mandiri atau memiliki penghasilan cukup, tentu kita coret,” tegasnya.
Selain Bansos reguler, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk keluarga desil 1 hingga 4 yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) saja.
Program ini memberikan Rp300.000 per bulan selama Oktober–Desember 2025, sehingga setiap keluarga menerima total Rp900.000 untuk periode tersebut. Dengan skema itu, KPM reguler yang memperoleh BLTS akan menerima total bantuan Rp1,5 juta.
Mensos berharap seluruh keluarga yang masuk dalam program bantuan sudah menerima manfaatnya paling lambat akhir November 2025.
“Kita harapkan seluruh bansos, baik reguler maupun BLTS, sudah diterima keluarga penerima manfaat paling lambat akhir November,” tutup Saifullah.***
