BEKASI.POJOKSATU.id - Proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, harus tertunda akibat munculnya klaim kepemilikan atas lahan yang akan digunakan.
Padahal, lahan tersebut masuk dalam kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang seharusnya telah menjadi aset pemerintah daerah.
“Kami sudah rencanakan pembangunannya sesuai usulan. Saat survei awal tidak ada masalah. Tapi ketika akan mulai pelaksanaan, tiba-tiba ada warga yang mengklaim lahan tersebut,” kata Kepala Tim Pembangunan Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Suhendra, kepada Radar Bekasi, Selasa, 6 Mei 2025.
Pembangunan Puskesmas ini merupakan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Bahkan proses lelang telah selesai dan pemenang sudah ditetapkan. Namun akibat sengketa ini, pelaksanaan fisik proyek harus ditunda sementara waktu.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Perumahan Khusus Wartawan di Bekasi, Luasnya Capai 60 Hektare
“Kami sedang mencari solusi dan akan menggelar rapat bersama pihak-pihak terkait,” jelas Suhendra.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menyebutkan bahwa lahan yang dimaksud secara de facto sudah tercantum dalam siteplan sebagai milik pemerintah.
“Secara administrasi memang belum diserahkan melalui berita acara serah terima (BAST) dari pihak pengembang,” ujar Nurchaidir.
Ia menambahkan, karena belum ada penyerahan resmi, celah inilah yang kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengklaim lahan.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemkab Bekasi akan mengadakan rapat koordinasi bersama Camat Cikarang Selatan, pengembang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
“Besok kami akan rapat di Kantor Kecamatan Cikarang Selatan. Kami undang semua pihak, termasuk pengembang dan pihak yang mengklaim lahan, agar semuanya jelas dan pembangunan Puskesmas bisa segera dilanjutkan,” tutupnya.***
