BEKASI.POJOKSATU.ID - Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025 mencatat paradoks menarik.
Di satu sisi, target ambisius pemerintah untuk membiayai 350.000 unit rumah subsidi tidak tercapai.
Namun di sisi lain, realisasi FLPP tahun ini justru menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah sejak program tersebut bergulir pada 2010.
Baca Juga: Gerindra Bekasi Singgung Retaknya Harmoni Sosial Akibat Pilkada Langsung
Data resmi mencatat, sepanjang 2025 dana FLPP tersalurkan untuk 278.868 unit rumah dengan total nilai Rp 34,64 triliun. Angka tersebut setara 79,68 persen dari target nasional.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengakui capaian itu belum menyentuh target, tetapi tetap menjadi rekor tertinggi selama 15 tahun pelaksanaan FLPP.
“Walaupun tidak sampai ke titik 350.000 unit, namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010,” ujar Heru dalam keterangannya, Rabu 31 Desember 2025.
Baca Juga: Aksi Cepat Polisi Selamatkan Pria Sesak Napas di Kabupaten Bekasi
Capaian besar tersebut tak lepas dari tingginya kebutuhan rumah subsidi di daerah penyangga industri dan perkotaan.
Kabupaten Bekasi kembali memimpin sebagai wilayah dengan penerima manfaat FLPP terbanyak secara nasional, mencapai 14.702 unit atau sekitar 19 persen dari total penyaluran.
Posisi Bekasi diikuti Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Karawang, yang sama-sama menjadi magnet hunian bagi pekerja sektor industri dan jasa.
Baca Juga: Hujan Diprediksi Guyur Bekasi Seharian, Warga Diimbau Waspada Aktivitas Jumat Ini
Secara regional, Jawa Barat juga mengukuhkan diri sebagai provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi di Indonesia.
Total 62.591 unit rumah subsidi terserap di provinsi ini, atau sekitar 22,44 persen dari total nasional.
Angka tersebut jauh melampaui provinsi lain seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Banten.
Namun, di balik rekor tersebut, realita lapangan menunjukkan tantangan yang masih besar.
Keterbatasan lahan, kenaikan harga material bangunan, hingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah menjadi faktor yang diduga menghambat pencapaian target penuh.
Baca Juga: Video Viral KSPI Ungkap Kekecewaan pada KDM, Ini Isi Lengkapnya
Selain itu, proses administrasi perbankan dan kesiapan pengembang juga dinilai berpengaruh terhadap laju penyaluran.
Dari sisi penerima manfaat, pekerja swasta masih mendominasi dengan porsi 73,63 persen atau lebih dari 205 ribu unit rumah.
Disusul wiraswasta, PNS, hingga TNI-Polri. Menariknya, segmen PNS mencatat lonjakan tertinggi secara persentase dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan makin luasnya akses pembiayaan rumah subsidi ke sektor aparatur negara.
Baca Juga: IMTA Terbelah Pusat dan Daerah, Bekasi Terancam Kehilangan PAD Rp30 Miliar
Perbankan nasional juga memainkan peran besar dalam capaian ini.
Bank BTN masih menjadi penyalur utama FLPP dengan porsi hampir 48 persen, disusul oleh BSI, BRI, dan bank-bank BUMN lainnya.
Dominasi bank-bank pelat merah ini mencerminkan besarnya dukungan negara dalam program perumahan rakyat.
Baca Juga: KSPI Ungkap Kekecewaan: Setelah Menang, Dedi Mulyadi Dinilai Menjauh dari Buruh
Capaian FLPP 2025 akhirnya menjadi potret tarik-menarik antara optimisme kebijakan dan tantangan nyata di lapangan.
Meski target belum tercapai, rekor tertinggi sepanjang sejarah menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperbaiki skema, memperluas jangkauan, dan memastikan mimpi rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin mendekati kenyataan.***
