BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadapi tekanan waktu dalam menangani kerusakan infrastruktur pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah.
Jalan berlubang, jembatan terdampak, hingga sistem drainase yang tidak optimal dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak segera diperbaiki.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa percepatan pembangunan menjadi prioritas utama, terutama pada titik-titik yang hasil peninjauan lapangannya menunjukkan kondisi cukup memprihatinkan.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Perkuat Budaya Inovasi Usai Perda Inovasi Daerah Disahkan
Kerusakan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terlebih saat curah hujan masih tinggi.
“Kami fokus pada percepatan pembangunan, terutama perbaikan jalan berlubang, mengingat jalur di Kabupaten Bekasi menjadi akses mudik menjelang Idulfitri,” kata Asep.
Menurutnya, beberapa ruas jalan mengalami kerusakan signifikan akibat genangan dan arus air saat banjir.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Larang THM Beroperasi Selama Ramadan 2026
Selain jalan, infrastruktur pendukung seperti jembatan dan drainase juga masuk dalam daftar prioritas penanganan.
Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan berpotensi semakin meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.
Asep mengungkapkan, pihaknya telah dua kali mengumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi untuk memetakan kebutuhan mendesak tersebut.
Baca Juga: Empat Putra Bekasi Bersinar di Piala Asia Futsal 2026, DPRD Dorong Pemkot Beri Apresiasi
Langkah ini diambil agar proses percepatan dapat berjalan terstruktur dan sesuai regulasi.
“Tadi kami kumpul. Jadi para dinas teknis selama dua hari ke depan harus bisa menyajikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan percepatan. Lalu pada Senin depan kami akan bersurat ke Kemendagri,” jelasnya.
Surat kepada kementerian dalam negeri menjadi krusial karena status Asep saat ini sebagai pelaksana tugas kepala daerah.
Setiap kebijakan strategis, termasuk percepatan pembangunan yang membutuhkan penyesuaian anggaran dan nomenklatur program, harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
Di sisi teknis, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah titik infrastruktur rusak berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan.
Beberapa ruas strategis, termasuk jalur mudik seperti Kalimalang, menjadi perhatian khusus.
“Kami telah mencatat sejumlah infrastruktur rusak yang harus segera ditangani. Perbaikan ini mendesak demi keselamatan masyarakat saat curah hujan tinggi, sekaligus mengantisipasi kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang,” ujarnya.
Tekanan waktu semakin terasa karena perbaikan infrastruktur tidak bisa ditunda terlalu lama.
Baca Juga: Monitoring Posyandu di Kayuringin, Wiwiek Hargono Tekankan Pentingnya Vitamin A bagi Balita
Selain faktor cuaca, arus kendaraan yang tinggi menjelang Idulfitri diperkirakan akan meningkatkan risiko kecelakaan jika kondisi jalan tidak segera dibenahi.
Pemkab Bekasi menargetkan seluruh usulan percepatan sudah dirumuskan dalam waktu dua hari oleh dinas teknis terkait, sebelum resmi diajukan ke Kemendagri pekan depan.
Harapannya, izin dapat segera diterbitkan agar realisasi perbaikan bisa langsung dilakukan tanpa hambatan administratif.
Langkah cepat ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kecelakaan dan memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
Sekaligus memulihkan infrastruktur yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial warga Kabupaten Bekasi.***
