BEKASI.POJOKSATU.ID - Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Bekasi dinilai masih minim perawatan dan fasilitas pendukung.
Kondisi tersebut memicu kritik dari DPRD Kabupaten Bekasi yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata lokal.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, menegaskan bahwa pembenahan destinasi wisata seharusnya menjadi perhatian serius, terutama menjelang momentum libur Idulfitri yang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata.
“Destinasi lokal harus mulai dipersiapkan, terutama pasca-Idulfitri, agar warga tidak perlu berlibur ke luar daerah,” ujar Ani Rukmini, dikutip dari Radar Bekasi, Selasa 24 Februari 2026.
Menurutnya, hingga saat ini Kabupaten Bekasi belum memiliki lokasi wisata yang benar-benar ideal dari sisi fasilitas maupun pengelolaan.
Beberapa titik wisata yang cukup dikenal justru tumbuh atas inisiatif masyarakat tanpa dukungan optimal dari pemerintah daerah.
Baca Juga: JTT Lakukan Pemeliharaan Tol Jakarta–Cikampek, Pastikan Perjalanan Aman Jelang Ramadan
“Kita tidak punya spot wisata, itu kan semua inisiasi masyarakat, dan kita kekurangan dana. Ini yang harus ditingkatkan,” ucapnya.
Ani menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen penganggaran di sektor pariwisata.
Padahal, wisata merupakan salah satu aset daerah yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Terima Bantuan Atensi Rp776 Juta, Digelar Operasi Katarak hingga Bantuan Usaha
Ia mencontohkan beberapa lokasi yang masih bergantung pada swadaya masyarakat dalam hal perawatan dan pengelolaan.
Minimnya fasilitas umum seperti area parkir yang layak, kebersihan, serta sarana penunjang lainnya membuat daya tarik wisata menjadi kurang optimal.
Menurut Ani, peran pemerintah daerah seharusnya tidak berhenti pada pengakuan potensi, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret berupa alokasi anggaran, perencanaan terintegrasi, dan pendampingan manajemen.
Tanpa intervensi tersebut, destinasi wisata akan sulit berkembang secara berkelanjutan.
Sebagai fungsi pengawasan, DPRD akan terus mendorong agar sektor pariwisata masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga: Plt Bupati Bekasi Tegaskan Pemutakhiran Data Bansos dan Sinergi dengan Kemensos
Ia menegaskan bahwa pengelolaan aset wisata bukan sekadar urusan estetika, tetapi menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi dan ruang publik.
“Kita harus serius. Kalau memang ingin wisata berkembang, harus ada komitmen anggaran dan perencanaan yang jelas. Jangan semuanya dibebankan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ani juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Baca Juga: Polisi Minta Masyarakat Kabupaten Bekasi Waspada Peredaran Uang Palsu, Ajak Masyarakat Terapkan 3D
Inisiatif warga yang telah membangun dan merawat destinasi lokal seharusnya mendapat dukungan, bukan dibiarkan berjalan sendiri tanpa arahan maupun fasilitas tambahan.
Menurutnya, jika pengelolaan dilakukan secara profesional dan terencana, destinasi wisata di Kabupaten Bekasi dapat berkembang menjadi ruang rekreasi yang layak sekaligus sumber ekonomi baru.
Namun, tanpa perawatan dan dukungan anggaran yang memadai, potensi tersebut berisiko stagnan bahkan menurun kualitasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah segera menyusun langkah strategis untuk membenahi fasilitas wisata, memperkuat promosi, serta memastikan adanya dukungan anggaran yang proporsional.
Dengan demikian, Kabupaten Bekasi tidak hanya memiliki destinasi hasil swadaya, tetapi juga kawasan wisata yang dikelola secara serius sebagai aset daerah yang bernilai jangka panjang.***
