BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat langkah transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi layanan Helpdesk Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Layanan ini menjadi ujung tombak dalam mendukung kebutuhan teknologi di seluruh perangkat daerah agar lebih responsif, efisien, dan terintegrasi.
Helpdesk TIK berfungsi sebagai sistem layanan terpadu yang menangani berbagai kebutuhan teknis, mulai dari pengelolaan aplikasi, data center, hingga jaringan intra pemerintah daerah.
Kehadirannya dinilai penting dalam menjaga stabilitas sistem digital yang kini menjadi fondasi utama pelayanan publik modern.
Baca Juga: Tekan Pengangguran, Pemkot Bekasi Dukung Pelatihan Vokasi Nasional 2026 dengan Target Serapan Kerja
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bahrul Ulum, menegaskan bahwa penguatan layanan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Helpdesk TIK hadir sebagai solusi untuk memastikan setiap kebutuhan layanan teknologi di perangkat daerah dapat ditangani secara cepat dan tepat. Ini bukan hanya soal penanganan teknis, tetapi juga bagaimana kami memastikan seluruh sistem berjalan optimal untuk mendukung pelayanan publik,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi, 8 April 2026.
Berdasarkan data Triwulan I tahun 2026, layanan Helpdesk TIK telah menangani sebanyak 130 layanan, dengan sebagian besar di antaranya berhasil diselesaikan.
Hal ini menunjukkan sistem yang dibangun mulai berjalan efektif dalam menjawab kebutuhan digitalisasi di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: Akhirnya Punya Gedung Sendiri! SMAN 21 Bekasi Segera Dibangun Tahun Ini, Siswa Tak Lagi Menumpang
Bahrul menjelaskan, terdapat tiga kanal utama dalam layanan Helpdesk TIK, yakni layanan aplikasi, layanan data center, dan layanan jaringan intra pemerintah daerah.
Dari ketiga layanan tersebut, permintaan terhadap layanan aplikasi menjadi yang paling dominan.
“Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan komunikasi dan pengelolaan data berbasis digital di lingkungan perangkat daerah,” kata Bahrul.
Penguatan layanan ini juga diiringi dengan upaya evaluasi dan peningkatan kualitas sistem secara berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur maupun pengembangan aplikasi.
“Kami terus berupaya melakukan evaluasi dan penguatan sistem, baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi layanan. Harapannya, seluruh perangkat daerah dapat merasakan manfaat layanan TIK yang lebih responsif, efisien, dan terintegrasi,” tambahnya.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan modern.***
