BEKASI.POJOKSATU.id - Ribuan hektare lahan pertanian di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, mengalami kekeringan akibat pasokan air irigasi yang tidak mengalir secara optimal. Kondisi tersebut dipicu oleh sedimentasi pada saluran irigasi yang menghambat distribusi air ke area persawahan.
Dampak paling berat dirasakan petani di Desa Karangharja yang dilaporkan telah mengalami gagal tanam hampir selama tiga musim berturut-turut. Situasi serupa juga dialami petani di Desa Karangsegar dan sejumlah wilayah lainnya.
Camat Pebayuran, Hasyim Adnan Adha, mengapresiasi langkah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, yang turun langsung meninjau kondisi saluran irigasi pada Selasa, 28 Juli 2026, sebagai tindak lanjut atas aspirasi para petani.
Menurut Hasyim, persoalan tersebut sebelumnya disampaikan dalam audiensi antara petani dengan pemerintah daerah. Keluhan utama yang disampaikan adalah belum mengalirnya air irigasi ke lahan pertanian di Desa Karangsegar dan Desa Karangharja.
"Ini merupakan hasil audiensi para petani. Aspirasi yang disampaikan adalah kondisi saat ini, di mana air belum bisa masuk dan mengalir ke sawah-sawah petani," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Percepat Normalisasi Irigasi Pebayuran, Targetkan Pekerjaan Dimulai Pekan Depan
Ia menilai kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena debit air di wilayah hulu sebenarnya masih melimpah. Namun, air tidak dapat mengalir hingga ke lahan pertanian akibat adanya hambatan di sepanjang saluran irigasi.
"Di hulu air melimpah dan mengalir lancar, tetapi ironisnya tidak sampai ke Desa Karangsegar maupun Karangharja," katanya.
Hasyim menjelaskan, salah satu penyebab utama adalah pendangkalan pada saluran Bendung Kedunggede (BKG) 15 hingga BKG 25. Sementara itu, normalisasi pada BKG 26 telah berhasil dilakukan melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), kementerian terkait, serta Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Alhamdulillah, normalisasi di titik tersebut sudah terealisasi sepanjang sekitar 8 hingga 10 kilometer melalui kerja sama berbagai pihak," ungkapnya.
Meski demikian, penanganan di BKG 15 hingga BKG 25 belum terlaksana. Di sejumlah titik, sedimentasi bahkan mencapai ketebalan sekitar setengah hingga satu meter sehingga menghambat aliran air menuju sawah.
"Ini menjadi keluhan masyarakat selama ini, karena air belum bisa sampai ke dua desa tersebut," jelasnya.
Baca Juga: ASN Bekasi Diminta Profesional Selama Tahapan Pilkades
Hasyim berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BBWS dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara permanen. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar distribusi air irigasi kembali normal.
Ia menyebut dampak kekeringan tidak hanya dirasakan dua desa, tetapi telah meluas ke empat desa di Kecamatan Pebayuran. Dari total sekitar 6.800 hektare lahan sawah di wilayah tersebut, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektare diperkirakan terdampak sehingga tidak dapat ditanami.
"Dari total luas sawah di Kecamatan Pebayuran sekitar 6.800 hektare, diperkirakan 2.000 hingga 3.000 hektare terdampak dan tidak bisa ditanami," ujarnya.
Menurut Hasyim, persoalan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah. Ia berharap normalisasi saluran irigasi dapat segera direalisasikan agar petani kembali memperoleh pasokan air dan dapat melanjutkan aktivitas bercocok tanam.
"Ini menyangkut ketahanan pangan, sehingga sangat urgensi untuk segera ada solusi penanganan secara tuntas agar ke depan petani bisa kembali menanam dan memanen dengan baik," pungkasnya.***
