BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa penanganan banjir tahunan tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi lintas pemerintahan.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan, koordinasi antara Pemkab Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) menjadi kunci dalam upaya mengurangi risiko banjir yang selama ini terus berulang.

Asep menilai, persoalan banjir di Kabupaten Bekasi memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sungai, tanggul, dan tata ruang yang kewenangannya tidak hanya berada di pemerintah kabupaten.

Baca Juga: Tanggul Jebol Muara Gembong, BBWSC: Penanganan Permanen Butuh Perencanaan Matang

Karena itu, kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dan BWS terus diperkuat agar kebijakan yang diambil lebih efektif dan berkelanjutan.

"Dalam penanganan banjir ini, kami melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penanganan sungai, tanggul, dan kebijakan tata ruang," ujar Asep.

Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur di tingkat daerah.

Baca Juga: Sekolah Terendam Banjir, Makan Bergizi Gratis Dialihkan untuk Warga Muaragembong

Banyak sungai dan tanggul yang berada di bawah kewenangan provinsi maupun pusat sehingga membutuhkan kebijakan terpadu.

Asep juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat dalam mengendalikan alih fungsi lahan dan menerapkan moratorium perizinan perumahan di wilayah rawan banjir.

"Saya sependapat dengan Pak Gubernur. Banyak kawasan yang tadinya daerah resapan air, sekarang berubah menjadi perumahan. Airnya lari ke mana? Ini yang harus kita evaluasi bersama," katanya.

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Agen Perubahan, Siswa SMPN 17 Bekasi Diminta Berani Lawan Perundungan

Asep menjelaskan, sinergi tersebut tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga dalam implementasi di lapangan.

Penertiban bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai, normalisasi alur sungai, penguatan tanggul, hingga rencana sodetan menjadi bagian dari langkah teknis yang dilakukan bersama.

"Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan atau sampah. Bangunan liar dan tata ruang yang tidak sesuai juga menjadi penyebab utama banjir," tegasnya.

Dalam beberapa peninjauan lapangan, Pemkab Bekasi bersama pihak terkait menemukan sejumlah bangunan dan aset yang menghambat aliran air.

Penanganan dilakukan dengan pendekatan persuasif agar penertiban tidak menimbulkan gejolak sosial, namun tetap menjaga fungsi lingkungan.

Baca Juga: Jalan Patria Jaya IV Kembali Makan Korban, Begal Mengganas di Pondok Melati Bekasi

Langkah ini diharapkan menjadi contoh bahwa kebijakan penanganan banjir bisa berjalan efektif jika didukung kolaborasi antarlembaga.

Asep mengakui, persoalan banjir yang terjadi saat ini merupakan dampak dari perencanaan tata ruang di masa lalu.

Namun, ia optimistis melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Bekasi, Pemprov Jawa Barat, dan BWS, persoalan tersebut bisa ditekan secara bertahap.

"Ini memang dampak perencanaan di masa lalu. Sekarang tugas kita adalah mencari solusi agar banjir bisa dikurangi dan tidak terus menjadi masalah tahunan bagi masyarakat," pungkasnya.