BEKASI.POJOKSATU.ID - Keputusan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak membuka formasi calon pegawai negeri sipil tahun 2026 membawa dampak langsung bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja yang berharap menjadi aparatur sipil negara.

Absennya rekrutmen CPNS tahun ini membuat peluang bagi ribuan pelamar untuk masuk menjadi pegawai pemerintah semakin tertutup.

Kondisi ini pun memunculkan kekecewaan, terutama bagi lulusan baru yang selama ini menargetkan karier sebagai ASN.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Tak Buka CPNS 2026, Beban Anggaran Pegawai Tembus 42 Persen APBD

Tingginya beban belanja pegawai menjadi faktor utama yang membuat Pemkab Bekasi tidak mengajukan formasi.

“Sudah sampai ke kami surat edaran untuk membuka formasi CPNS. Namun karena beban biaya belanja pegawai telah melebihi 30 persen, atas pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan arahan pimpinan maka tidak membuka formasi,” ujar Iwan, dikutip dari Radar Bekasi, 8 April 2026.

Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan untuk menutup kesempatan masyarakat menjadi ASN, melainkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

“Kami tidak bermaksud menutup kesempatan, hanya saja kondisi keuangan daerah yang memang beban belanja pegawai sudah mencapai 40 persen,” tegasnya.

Baca Juga: Pasokan LPG 3 Kg di Sukabumi Dipastikan Aman, Pertamina Tambah Distribusi Ribuan Tabung

Dengan tidak adanya rekrutmen CPNS, para pencari kerja di Bekasi harus mencari alternatif lain, baik di sektor swasta maupun peluang kerja lainnya.

Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan persaingan di dunia kerja yang sudah cukup ketat.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat memengaruhi perencanaan karier banyak orang yang sebelumnya mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS, mulai dari belajar hingga mengikuti bimbingan khusus.

Di sisi lain, Pemkab Bekasi mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan pembukaan CPNS.

Di tengah tidak adanya rekrutmen resmi, peluang penyalahgunaan informasi dinilai semakin besar.

“Jangan sampai masyarakat tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Iwan.

Ke depan, pemerintah daerah akan fokus memperbaiki kondisi keuangan agar dapat kembali membuka peluang rekrutmen ASN di masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi anggaran.

“Kami akan mengoptimalkan pendapatan dan menyesuaikan kebijakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.***