BEKASI.POJOKSATU.ID - Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Menurut Gerindra Bekasi, Pilkada langsung kerap memicu polarisasi di tengah masyarakat yang berimbas pada terganggunya stabilitas sosial hingga roda perekonomian di daerah.

Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan bahwa perbedaan pilihan politik selama Pilkada sering kali membuat masyarakat terbelah.

Baca Juga: Aksi Cepat Polisi Selamatkan Pria Sesak Napas di Kabupaten Bekasi

Kondisi tersebut, kata dia, tidak jarang menyisakan ketegangan sosial bahkan setelah pesta demokrasi usai.

“Belum lagi di tingkatan masyarakat terkait suhu politik yang ada di daerah terkait Pilkada, kan masyarakat terbelah karena berbeda dukungan. Ini akan mengganggu proses ekonomi kita,” ujar Ridwan, dikutip dari Radar Bekasi, Kamis, 1 Januari 2026.

Iwang menjelaskan, suasana politik yang memanas selama tahapan Pilkada berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Baca Juga: Hujan Diprediksi Guyur Bekasi Seharian, Warga Diimbau Waspada Aktivitas Jumat Ini

Polarisasi yang terjadi dinilai dapat menurunkan kepercayaan, memperlebar jarak antarkelompok masyarakat, hingga memengaruhi iklim investasi dan usaha di daerah.

Menurutnya, fenomena ini menjadi salah satu alasan mengapa wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD kembali mengemuka di tingkat pimpinan partai politik nasional.

Gerindra Bekasi menilai evaluasi terhadap sistem Pilkada perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Baca Juga: Video Viral KSPI Ungkap Kekecewaan pada KDM, Ini Isi Lengkapnya

“Ini menjadi bahan diskusi karena Pilkada langsung bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga soal dampaknya bagi masyarakat. Ketika masyarakat terbelah, stabilitas sosial terganggu, ekonomi ikut terpengaruh,” ucapnya.

Iwang menambahkan, selain memicu perpecahan, Pilkada langsung juga menelan biaya besar dan berpotensi mendorong praktik politik uang.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperparah kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Meski demikian, ia mengakui bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kerap dianggap mengurangi hak rakyat.

Namun, Iwang berpendapat bahwa mekanisme perwakilan tetap sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila.

Baca Juga: IMTA Terbelah Pusat dan Daerah, Bekasi Terancam Kehilangan PAD Rp30 Miliar

“Persoalan baik atau buruk, lebih baik mana sih. Dalam konteks pembiayaan dan stabilitas sosial, pemilihan lewat DPRD dinilai lebih murah dan tidak membuat masyarakat terbelah,” katanya.

Ia menegaskan, apapun keputusan akhir terkait sistem Pilkada, DPC Gerindra Kabupaten Bekasi akan mengikuti arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPP Partai Gerindra.

Diskusi ini, kata dia, diharapkan melahirkan sistem demokrasi yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.***