BEKASI.POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti keras kegagalan perencanaan tata ruang di wilayah Bekasi yang dinilainya tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dan kendaraan.
Menurutnya, persoalan banjir, kemacetan, hingga penurunan kualitas hidup warga merupakan dampak langsung dari tata kota yang tidak dirancang berbasis daya dukung lingkungan dan infrastruktur.
Dedi yang akrab disapa KDM menyebut, selama bertahun-tahun pembangunan kawasan perumahan dan industri terus bertambah.
Namun tidak diiringi pengembangan infrastruktur dasar, terutama jalan.
Akibatnya, beban lalu lintas meningkat drastis tanpa adanya perluasan kapasitas ruas jalan.
“Saya masih menemukan ruas jalan yang dari dulu lebarnya segitu-gitu saja, panjangnya juga sama. Tapi penghuninya sekarang satu rumah bisa punya tiga motor dan satu mobil,” ujar KDM, di Meikarta, 29 Januari 2026.
Baca Juga: Pengemudi Tewas di Tol Cikampek, Alarm Bahaya Kelelahan dan Penyakit Saat Berkendara
Menurutnya, ketidakseimbangan tersebut menciptakan tekanan berlapis bagi masyarakat.
Jalan yang tak bertambah lebar harus menampung jumlah kendaraan yang terus meningkat seiring melonjaknya jumlah penduduk.
Kondisi ini, kata KDM, tidak hanya memicu kemacetan parah, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental warga.
Baca Juga: Dana Zakat Turun ke Lokasi Banjir, Baznas Bekasi Salurkan Rp250 Juta untuk Warga
“Apa yang dialami masyarakat Kabupaten Bekasi hari ini itu depresi. Pergi ke pasar depresi karena macet, berangkat kerja depresi karena macet, pulang ke rumah juga depresi karena macet,” ucapnya.
KDM menilai, kegagalan tata ruang ini tidak bisa dilepaskan dari pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek, tanpa perhitungan teknis dan akademis yang matang.
Ia menegaskan bahwa urusan lingkungan dan infrastruktur tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan politis semata.
“Urusan alam enggak bisa didekati secara politis. Walaupun kuat politiknya, longsor dan banjir enggak bisa dicegah hanya dengan keputusan DPR atau suara bulat,” tegas KDM.
Ia menambahkan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tetap dibutuhkan, namun harus disertai penataan ulang tata ruang secara menyeluruh.
Baca Juga: Dinkes Bekasi Peringatkan Tanda Khas Penyakit Pascabanjir yang Sering Disepelekan
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mengevaluasi rencana pengembangan wilayah yang selama ini membebani infrastruktur tanpa solusi jangka panjang.
KDM mendorong agar perencanaan wilayah Bekasi ke depan dilakukan dengan pendekatan ilmiah, memperhitungkan daya dukung lingkungan, kapasitas jalan, serta pertumbuhan kendaraan dan penduduk.
Tanpa perubahan mendasar, persoalan banjir dan kemacetan diprediksi akan terus berulang.
“Alam itu tidak bisa dibohongi. Kalau tata ruangnya salah, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.***
