BEKASI.POJOKSATU.id – Penyelenggaraan haji 2025 menuai kritik tajam, terutama dalam hal layanan transportasi jemaah di Tanah Suci. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Bekasi, Muhtada Sobirin, menyebut adanya sejumlah kendala besar akibat sistem baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Tahun ini, Arab Saudi menunjuk delapan perusahaan penyedia layanan (syarikah) untuk menangani mobilitas jemaah. Namun, menurut Muhtada, justru sistem ini menimbulkan banyak masalah teknis di lapangan.
“Masalah paling parah ada di transportasi. Banyak jemaah benar-benar terlantar karena keterlambatan penjemputan,” kata Muhtada, Jumat, 13 Juni 2025.
Baca Juga: LAKUEMAS Hadirkan Program Naik Haji Plus dengan Emas Digital, Mulai Cicilan dari 2 Gram per Bulan
Muhtada memaparkan, pada fase pergerakan dari Makkah menuju Arafah, kemudian ke Muzdalifah dan Minah, banyak jemaah yang tidak dijemput bus hingga terpaksa berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari Muzdalifah ke Minah.
Lebih parahnya lagi, setibanya di Minah, sebagian jemaah tidak mendapatkan tempat di tenda (maktab) dan akhirnya harus bermalam di pinggir jalan atau selasar.
“Setelah jalan kaki jauh, ternyata tenda juga tidak tersedia. Ada yang tidur di pinggiran jalan, itu betul-betul terjadi,” tambahnya.
Baca Juga: 435 Jemaah Haji Kloter 33 Asal Kabupaten Bekasi Dilepas Resmi Menuju Tanah Suci
Ia menegaskan perlunya evaluasi total terhadap penyelenggaraan haji, khususnya sistem transportasi dan akomodasi oleh pihak Arab Saudi dan pemerintah Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang.***
