BEKASI.POJOKSATU.ID - DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, yang menilai pengawasan menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan dan pengelolaan anggaran berjalan efektif.

Menurut Haryanto, besarnya potensi PAD Kabupaten Bekasi harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak terjadi kebocoran dalam pengelolaannya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

Baca Juga: 47 Kepala Keluarga Terdampak Kebakaran SPBE, Dukcapil Bekasi Bergerak Cepat Pulihkan Data

“Saya pikir ini konteks yang belum berimbang, agar kebijakan-kebijakan itu benar jalannya ya harus penguatan pengawasannya juga, penguatan ini sangat relevan karena Kabupaten Bekasi punya PAD yang besar. Bukan kita mencurigai ada rawan kebocoran,” ujarnya, dikutip dari Radar Bekasi, 9 April 2026.

Ia menjelaskan, optimalisasi pengawasan harus melibatkan seluruh anggota DPRD, tidak hanya melalui pembentukan panitia khusus, tetapi juga lewat pengawasan langsung di lapangan.

Dengan demikian, setiap program dan kebijakan dapat dipantau secara lebih menyeluruh.

Selain itu, Haryanto juga mendorong adanya sinergi antara DPRD dengan lembaga pengawas seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca Juga: DPRD Bekasi Buka Pintu Lebar, Regulasi Pengelolaan Apartemen Siap Diperkuat Lewat Usulan P3SRS

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengawasan serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

“Perkuat hak DPRD, harus sinergi juga dengan Inspektorat dan BPK. Bentuk tim Pansus, bentuk tim pengawasan yang spesifik. Jangan sampai ada kebocoran. Kunci penguatan di pengawasan itu ada di sistem, bukan orang,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penerapan pengawasan berbasis data dan digitalisasi dalam pengelolaan PAD.

Transparansi data dinilai dapat membantu anggota dewan dalam memantau perkembangan pendapatan daerah secara real time.

“Harus ada pengawasan yang berbasis data, strategi, dan berani. Intinya walaupun itu jenis digital harus ada berbasis data, sehingga data itu bisa di open management Pemerintah Kabupaten Bekasi dan anggota dewan tahu,” katanya.

Dengan penguatan pengawasan yang terstruktur dan berbasis sistem, DPRD Bekasi berharap pengelolaan PAD dapat lebih optimal, transparan, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah.***