BEKASI.POJOKSATU.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok utama bahan baku dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program nasional tersebut berdampak langsung pada penguatan ekonomi desa.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Sinergi Peran BUMDes dalam Mendukung Program MBG yang digelar bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bekasi dan sejumlah perangkat daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis, 15 Desember 2026.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan skema agar BUMDes dapat berperan sebagai pemasok bahan baku untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Kapolres Metro Bekasi Tekankan Profesionalisme Penyidik dan Penerapan Restorative Justice
“Fokusnya adalah bagaimana BUMDes bisa pasok kebutuhan MBG secara berkelanjutan. Untuk itu, regulasi menjadi hal utama yang harus dipersiapkan terlebih dahulu,” ujarn dia.
Pemkab Bekasi berencana menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengatur tata kelola BUMDes, mekanisme rantai pasok, hingga standar manajemen bahan baku yang disuplai ke dapur SPPG. Regulasi ini juga akan mengakomodasi pemanfaatan sumber daya lokal, seperti petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha desa lainnya.
Selain itu, perangkat daerah terkait akan menyiapkan kelompok-kelompok penyedia bahan baku agar dapat terintegrasi dengan BUMDes. Pemerintah juga memastikan pemenuhan standar kelayakan pangan agar produk yang dipasok memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Saat ini, sebanyak sembilan BUMDes telah menjalin kerja sama dengan SPPG dan ditetapkan sebagai proyek percontohan. Ke depan, kerja sama ini akan diperluas agar semakin banyak BUMDes yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan MBG di Kabupaten Bekasi.***
