BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui Musrenbang CSR untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSLP) dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Sosialisasi Musrenbang CSR Tahun 2026 tersebut diikuti perusahaan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Kamis (22/10/2026).
Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Dwy Sigit Andrian mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi perusahaan yang selama ini telah menyalurkan program CSR dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Namun, ia berharap perusahaan tidak hanya melaksanakan program CSR, tetapi juga melaporkan kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, kontribusi dunia usaha dapat terdokumentasi dan diketahui masyarakat secara lebih luas.
"Kami mendorong dan mengajak perusahaan bapak ibu melaporkan kegiatan CSR-nya. Dengan adanya laporan dari seluruh perusahaan, masyarakat yang selama ini tidak tahu bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah memberikan CSR," ujar Dwy.
Menurutnya, publikasi dan pelaporan tersebut bukan dimaksudkan sebagai ajang untuk menunjukkan atau memamerkan kontribusi perusahaan. Hal itu diperlukan agar keberadaan perusahaan di tengah masyarakat dapat terlihat memberikan manfaat, sekaligus mencegah munculnya persepsi bahwa masyarakat hanya menerima dampak dari aktivitas industri tanpa memperoleh manfaat sosial.
Dwy Sigit juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mengelola atau menghimpun dana CSR perusahaan. Program tersebut tetap dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan sesuai komitmen dan program yang telah disepakati.
"Terkait dengan CSR, kami tidak mengelola uang. Tidak ada serupiah pun. Jadi kami luruskan adanya anggapan bahwa dana CSR itu ada di pemerintah daerah," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bekasi Vina Sari Nalurita mengatakan, Sosialisasi Musrenbang CSR Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya penyelarasan perencanaan program CSR untuk tahun 2027.
Kegiatan tersebut sekaligus mengevaluasi realisasi komitmen Musrenbang CSR tahun sebelumnya, sehingga program yang dijalankan perusahaan dapat semakin searah dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
"Tujuannya tentu kami ingin menyelaraskan program yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan agar selaras dan searah dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat," kata Vina.
Ia menjelaskan, terdapat tujuh menu kolaborasi yang ditawarkan kepada mitra CSR. Program tersebut antara lain rehabilitasi dan penyediaan ruang kelas, penyediaan mebel sekolah, beasiswa bagi siswa kurang mampu, pelatihan digitalisasi bagi guru dan siswa, pelatihan kesiapan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta perlindungan pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Karena kita melihat juga angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bekasi ini ada 0,07 persen itu setara dengan SMA Kelas 1. Ada juga program lainnya pelatihan bagi guru dan siswa dalam penguatan digital," Terangnya.
Penyusunan menu tersebut mempertimbangkan sejumlah persoalan pembangunan di Kabupaten Bekasi, termasuk penguatan sumber daya manusia dan tingginya angka pengangguran. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat.
Selain penguatan sumber daya manusia, Bappeda juga mendorong kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, termasuk penataan jalan lingkungan di tingkat desa.
"Jadi tidak hanya terkait dengan penguatan SDM, tetapi juga kami mendorong infrastruktur berkeadilan. Salah satu prioritasnya adalah satu desa, satu penataan jalan lingkungan," ujarnya.
Vina menyebut jumlah mitra CSR yang terdata pada 2026 terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mereka terdiri atas kawasan industri, perusahaan, yayasan, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Karena itu Sosialisasi ini diharapkan mampu terus menambah keikutsertaan dunia usaha dalam program CSR.
Untuk memudahkan dunia usaha memilih program kolaborasi, Bappeda juga menyediakan platform digital melalui csrbekasikab.go.id. Di dalamnya tersedia berbagai pilihan program yang dapat disesuaikan dengan lokasi, bidang kegiatan, hingga estimasi kebutuhan biaya.
"Estimasi biaya yang kami munculkan semata-mata untuk memberikan referensi besaran kegiatan yang kami tawarkan. Pelaksanaannya tetap diserahkan kepada masing-masing perusahaan," jelas Vina.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak menerima maupun melaksanakan anggaran CSR perusahaan. Platform tersebut menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan minat dan kemampuan mitra dalam menjalankan program CSR.
Melalui Musrenbang CSR, Pemkab Bekasi berharap semakin banyak perusahaan dan pemangku kepentingan yang berkolaborasi mendukung program prioritas daerah, sehingga kontribusi CSR dapat lebih terarah, terdokumentasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Harapan kami semakin banyak perusahaan yang mendukung program prioritas daerah dan menyelaraskan program CSR-nya. Kami juga berharap perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi semakin sukses dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat," pungkas Vina.(*)
