BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat, 13 November 2026.
Kebijakan ini memastikan seluruh penduduk Kabupaten Bekasi dari kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 10 memperoleh jaminan akses pengobatan melalui BPJS Kesehatan tanpa hambatan biaya.
Acara peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, serta Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto. Bupati Asep menegaskan bahwa status UHC Prioritas menjadi bukti komitmen daerah agar tidak ada lagi rumah sakit swasta maupun RSUD yang menolak pasien asal Kabupaten Bekasi.
“Hari ini kita sudah mencapai UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” ujar Asep.
Guna menopang keberlanjutan program strategis ini, Pemkab Bekasi mengalokasikan anggaran daerah sekitar Rp350 miliar. Selain itu, skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bakal difokuskan kembali untuk menanggung kasus kedaruratan medis maupun jenis penyakit tertentu yang belum terakomodasi dalam skema BPJS Kesehatan.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengapresiasi langkah cepat Bupati Bekasi yang sukses menembus cakupan kepesertaan JKN hingga 99,67 persen atau sekitar 3,4 juta jiwa per 1 November 2026. Manfaat perlindungan ini pun berlaku secara nasional bagi warga Kabupaten Bekasi yang sedang merantau, kuliah di luar kota, maupun pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
