BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan live talkshow yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Kamis 16 April 2026, dengan tema “Kepemimpinan Berintegritas antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat”.

Kegiatan yang diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfosantik, Cikarang Pusat itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin, Asisten Administrasi Umum Iis Sandra Yanti, serta para kepala perangkat daerah.

Baca Juga: Seleksi Ketat Berlapis! Dari Tes Wawasan hingga PBB, Paskibraka Bekasi Uji Fisik dan Mental Peserta

Asda III Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti, mengatakan integritas menjadi nilai utama yang wajib dimiliki seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, setiap kebijakan harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Dalam menjalankan tugas kedinasan, ASN harus memiliki integritas yang kuat, sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi, 16 April 2026.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat budaya kerja yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Hal itu dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pembenahan pelayanan publik.

Baca Juga: Duka Bertambah, Ayah Korban Kebakaran SPBE Bekasi Meninggal Dunia

Menurutnya, kepemimpinan yang berintegritas bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, tetapi juga harus tercermin dalam tindakan nyata di lapangan, mulai dari pelayanan cepat, transparan, hingga responsif terhadap kebutuhan warga.

“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan ASN bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya,” kata Iis.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

Standar operasional prosedur yang jelas, kualitas sumber daya manusia, dan standar layanan yang terukur terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan secara maksimal.

“Pelayanan publik harus menjadi prioritas, mulai dari SOP yang jelas, standar pelayanan yang terukur, hingga kesiapan SDM, agar masyarakat mendapatkan layanan yang optimal sesuai ketentuan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap integritas akan terus dijaga sebagai bentuk pengabdian nyata pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Integritas akan terus dijunjung tinggi dan menjadi dasar utama dalam bekerja, sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat,” tandasnya.

Melalui komitmen ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi semakin meningkat, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.***