Penanganan kemacetan dan banjir menjadi salah satu fokus utama yang dibawa Pemerintah Kabupaten Bekasi saat melakukan audiensi dengan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Bappenas di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, mulai dari infrastruktur distribusi air bersih hingga penanganan titik-titik kemacetan.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi membutuhkan penguatan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas ekonomi dan investasi yang terus berkembang.
"Kita mendapatkan banyak arahan, termasuk terkait saluran air untuk distribusi air bersih. Insya Allah akan terus dikawal bersama pemerintah pusat," kata Asep.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian khusus adalah keberadaan sejumlah perlintasan kereta api sebidang yang selama ini menjadi sumber kemacetan di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi.
"Kita menginginkan beberapa perlintasan kereta yang sudah sangat padat dapat ditangani melalui pembangunan underpass atau solusi lainnya agar kemacetan bisa dikurangi," jelasnya.
Selain kemacetan, persoalan banjir juga menjadi topik utama dalam audiensi tersebut. Asep menjelaskan bahwa posisi Kabupaten Bekasi sebagai wilayah hilir membuat daerahnya kerap terdampak limpasan air dari kawasan hulu ketika curah hujan tinggi.
"Bekasi ini letaknya di hilir. Ketika Bogor hujan, meskipun Bekasi tidak hujan, air tetap mengalir ke wilayah kami. Karena itu kami meminta dukungan pusat untuk normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujarnya.
Pemkab Bekasi berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, serta penanganan kemacetan dapat segera direalisasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.***
