BEKASI.POJOKSATU.id – Ketua Prabu Peduli Lingkungan (Prabu PL), Carsa Hamdani, mendesak agar Dedi Mulyadi datang ke TPA Burangkeng untuk melihat langsung kondisi riil persoalan sampah yang hingga kini dinilai belum tertangani secara efektif.
Desakan tersebut disampaikan Carsa usai aksi unjuk rasa di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Rabu siang, 21 Januari 2026.
Menurut Carsa, persoalan persampahan bukan hanya terjadi di Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi, melainkan sudah menjadi masalah nasional. Namun demikian, ia menilai penanganan di daerah tidak akan efektif jika para pengambil kebijakan hanya mengandalkan laporan administrasi tanpa turun langsung ke lapangan.
“Masalah persampahan ini harus dibuktikan langsung di lapangan. Karena itu kami meminta kepada pemangku kebijakan, khususnya Gubernur Jawa Barat, agar Dedi Mulyadi datang ke TPA Burangkeng dan melihat sendiri kondisi sebenarnya,” ujar Carsa.
Baca Juga: Massa Minta KPK Selidiki Pengadaan Sewa Alat Berat di TPA Burangkeng
Ia mengapresiasi sejumlah pernyataan Gubernur Jawa Barat yang dinilai memiliki kepedulian terhadap isu persampahan. Namun Carsa menegaskan, pernyataan di media tidak cukup tanpa tindakan nyata berupa kunjungan langsung ke lokasi.
“Kami berharap jangan hanya berstatement di media. Sampai hari ini kami belum pernah melihat Pak Gubernur turun langsung ke tempat pembuangan sampah di daerah, khususnya di Burangkeng,” tegasnya.
Carsa juga menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat terkait lahan TPA yang terdampak proyek jalan tol. Menurutnya, tanggapan yang disampaikan hanya bersifat umum dan tidak menyentuh persoalan teknis di lapangan.
“Kalau hanya bicara di permukaan, itu tidak efektif. Tanpa melihat teknis di lapangan, tiba-tiba berbicara soal anggaran miliaran rupiah, itu yang sangat kami sayangkan,” katanya.
Lebih lanjut, Carsa menilai sosok pemimpin daerah seharusnya hadir di tengah masyarakat, berdialog langsung, dan melihat fakta secara nyata, bukan sekadar menerima laporan dari jajaran di bawahnya.
Baca Juga: Kondisi Tanggul Sungai Citarum di Muaragembong Kian Rawan, Warga Terancam
“Kami berharap Pak Dedi Mulyadi turun ke lapangan, berdiskusi dengan masyarakat, dan melihat langsung situasinya. Jangan hanya mendengar laporan dari pemangku wilayah, karena itu tidak akan efektif,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan bahwa mengandalkan data semata, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, berpotensi menyesatkan jika tidak diverifikasi di lapangan.
“Kalau hanya melihat data, saya jamin nol. Yang paling utama adalah melihat fakta di lapangan dan mengecek langsung kewilayahan serta tugas dan fungsi para pemangku kebijakan,” pungkas Carsa.
Aksi yang dilakukan Prabu PL tersebut merupakan bentuk dorongan agar pemerintah provinsi mengambil langkah konkret dan berbasis kondisi riil dalam menyelesaikan persoalan TPA Burangkeng yang telah lama dikeluhkan masyarakat sekitar.***
