BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menegaskan komitmen berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kualitas kebijakan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, usai menghadiri acara Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Grand Ballroom Novotel Samator, Surabaya, Selasa, 25 November 2025.
Dalam pernyataannya, pria yang akrab disapa Bang Harris itu mengungkapkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama dirinya tetap konsisten memprioritaskan pelayanan publik sebagai inti arah pembangunan daerah, demi mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman dan masyarakatnya sejahtera.
Baca Juga: Tri Adhianto Ajak Pelajar SMP Bekasi Rutin Bersih-bersih Taman Hutan Kota
Pemkot Bekasi, menurut Harris, terus memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah berorientasi pada kepentingan warga, serta mampu menghadirkan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Meski pada penganugerahan kali ini Kota Bekasi belum meraih penghargaan sebagai daerah dengan indeks IKK tertinggi, Pemkot Bekasi tetap mencatat skor indeks kualitas kebijakan yang dinilai sangat baik.
Capaian tersebut, katanya, menjadi penyemangat sekaligus pemantik motivasi untuk terus memperkuat arah kebijakan publik ke depan.
“Kami melihat capaian ini sebagai peluang evaluasi. Tujuan kami bukan sekadar meraih penghargaan, melainkan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada pelayanan dan memenuhi kebutuhan publik,” kata Harris.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota Luncurkan Program SOMEAH untuk Tingkatkan Layanan Peserta
Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus semakin terarah pada agenda kepentingan umum, sehingga prioritas pembangunan bukan hanya administratif atau seremonial, melainkan soal substansi dan dampaknya bagi warga.
Harris berharap ke depan, Pemkot Bekasi dapat terus menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, relevan, dan berdampak luas pada peningkatan layanan publik. Menurutnya, kebijakan yang baik tidak diukur dari pengakuan lembaga semata, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Ini momentum untuk memacu kami agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah, di sektor apa pun, semakin kuat landasan publiknya, serta mampu memberi kontribusi lebih besar pada peningkatan pelayanan,” tutupnya.***
