BEKASI.POJOKSATU.ID - Upaya Dinas Pendidikan Kota Bekasi menggandeng perguruan tinggi untuk menutup kekurangan guru dinilai belum efektif.

Program keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri belum mampu menjadi solusi nyata karena keberadaan mereka tidak tercatat dalam data pokok pendidikan sebagai tenaga pendidik resmi.

Saat ini, Kota Bekasi masih menghadapi krisis guru yang cukup serius.

Baca Juga: Pelayanan Digenjot, Kabupaten Bekasi Bidik Investasi Rp73,2 Triliun di 2026

Kekurangan tenaga pendidik tercatat telah menembus angka 2.500 orang, dipicu oleh gelombang pensiun guru serta dampak kebijakan pengangkatan honorer menjadi PPPK.

Dalam kondisi tersebut, keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat menjadi alternatif sementara untuk membantu proses belajar mengajar.

Namun, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Kota Bekasi, Wijayanti, mengakui bahwa skema tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan guru di sekolah.

Baca Juga: PPPK Jadi Solusi atau Masalah? Sekolah di Bekasi Kekurangan Guru

"Kami sudah coba bekerja sama dengan perguruan tinggi, mahasiswa ikut mengajar. Tapi mereka tidak masuk Dapodik, jadi secara sistem tidak bisa dihitung sebagai guru," ujar Wijayanti, Selasa 13 Januari 2026.

Ia menjelaskan, Dapodik menjadi acuan utama dalam pemetaan kebutuhan dan distribusi guru.

Karena mahasiswa tidak tercatat dalam sistem tersebut, keberadaan mereka tidak mengurangi angka kekurangan guru secara administratif, meskipun secara praktik ikut membantu kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga: Website RSUD Bekasi Disusupi Konten Judi, Akses Informasi Kesehatan Terancam

Kondisi ini membuat sekolah tetap berada dalam situasi kekurangan tenaga pengajar. Di sisi lain, beban kerja guru yang masih aktif semakin berat.

Tidak sedikit guru yang harus mengajar di luar batas ideal demi memastikan kegiatan belajar tetap berjalan.

"Secara real di lapangan memang terbantu, tapi secara kebijakan dan perhitungan kebutuhan guru, itu tidak menyelesaikan masalah," kata Wijayanti.

Ia menambahkan, program mahasiswa mengajar juga memiliki keterbatasan waktu.

Mahasiswa hanya terlibat dalam periode tertentu sesuai dengan masa studi dan program kampus, sehingga tidak bisa diandalkan sebagai solusi jangka panjang.

Baca Juga: Genangan Air di Tol Sedyatmo Masih Terjadi di Off Ramp Rawa Bokor, GT Pluit 3 Kembali Normal

Sementara itu, upaya sekolah untuk menutup kekurangan guru dengan mengandalkan tenaga honorer juga menghadapi kendala.

Pembiayaan honorer bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah yang besarannya berbeda di tiap sekolah.

"Sekolah yang muridnya banyak tentu lebih mampu. Tapi sekolah kecil yang kekurangan guru lebih dari dua orang, itu berat," ujarnya.

Baca Juga: BUMDes Tamansari Kembangkan Budidaya Cabai 1.000 Meter untuk Dorong Ekonomi Desa

Disdik Kota Bekasi menilai, krisis guru yang terjadi saat ini membutuhkan solusi struktural dari pemerintah pusat.

Skema PPPK paruh waktu dinilai lebih realistis untuk mengisi kekosongan guru dalam waktu dekat, terutama di tengah laju pensiun guru yang terus meningkat.

"Kami butuh kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, bukan hanya alternatif sementara," ujar Wijayanti.

Meski berbagai keterbatasan dihadapi, Disdik memastikan proses belajar mengajar di sekolah negeri Kota Bekasi tetap berjalan.

Namun tanpa kebijakan yang lebih tepat, kekurangan guru dikhawatirkan akan terus menjadi persoalan berlarut.***