BEKASI.POJOKSATU.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi tak mau ambil risiko dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengawasan dilakukan ketat dan berkala, mulai dari dapur hingga makanan benar-benar diterima para siswa di sekolah.

Monitoring rutin itu dilakukan petugas kesehatan dari sejumlah Puskesmas yang ada di Kota Bekasi. Fokus utamanya memastikan program MBG berjalan sesuai standar, aman dikonsumsi, serta bebas dari potensi gangguan kesehatan.

Kepala Dinkes Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti, mengatakan monitoring dilakukan di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus saat pendistribusian menu ke sekolah-sekolah.

“Monitoring kita lakukan terus, baik ke dapur maupun sekolah. Kalau di dapur kita lihat bagaimana sanitasinya, kemudian di sekolah kita juga lakukan monitoring,” kata Satia, Minggu 1 Februari 2026.

Baca Juga : Program Wajib Belajar 12 Tahun Diperkuat, PKBM Bekasi Jadi Andalan Pendidikan Nonformal

Menurutnya, pemeriksaan di dapur MBG menyasar aspek kebersihan, sanitasi, hingga tata kelola pengolahan makanan.

Sementara di sekolah, petugas turut mengecek proses pembagian makanan agar tetap higienis dan sesuai ketentuan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan menu MBG, mengingat penerima manfaat program ini tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga balita, serta ibu hamil dan menyusui.

“Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan standar kesehatan. Sehingga memastikan MBG ini aman bagi penerima manfaat,” ungkap dia.

Baca Juga : Sawah Kebanjiran di Kabupaten Bekasi Capai 5.168 Hektare, Ribuan Petani Terancam Gagal Panen

Satia menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Bekasi dalam beberapa waktu terakhir terpantau berjalan lancar. Hal itu ditandai dengan minimnya laporan kejadian yang mengarah pada gangguan kesehatan, termasuk dugaan keracunan makanan.

“Program MBG ini berjalan lancar di Kota Bekasi. Dan yang paling penting memastikan semua standar kesehatan terpenuhi,” tegas dia.

Dinkes Kota Bekasi memastikan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala. Selain sebagai upaya pencegahan, monitoring rutin juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah agar program MBG benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan masalah baru di lapangan.***