BEKASI.POJOKSATU.id – Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal membayangi puluhan ribu pekerja di Bekasi.

Sedikitnya 50 ribu karyawan disebut berpotensi terdampak efisiensi perusahaan akibat tekanan ekonomi dan tingginya biaya produksi.

Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi, Sarino, mengatakan rencana pengurangan karyawan sebenarnya sudah lama menjadi opsi sejumlah perusahaan. Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat rencana itu semakin terbuka.

“Kurang lebih 50.000-an karyawan ya, banyak. Itu yang di Bekasi sendiri. Di daerah lain bisa jadi bertambah,” kata Sarino, Kamis, 2 Juli 2026.

Sarino menyebut salah satu sektor yang paling tertekan ialah industri keramik. Kenaikan harga gas industri membuat biaya produksi melonjak. Padahal, gas menjadi komponen utama dalam proses produksi keramik.

“Karena harga gas tinggi, kemampuan perusahaan berkurang, sehingga perusahaan punya wacana efisiensi karena biaya produksinya yang mahal,” ujar dia.

Menurut Sarino, kondisi tersebut membuat perusahaan mulai menghitung ulang beban operasional. Efisiensi tenaga kerja pun menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Meski demikian, serikat pekerja meminta perusahaan tidak menjadikan PHK sebagai jalan pintas. Sarino menegaskan, nasib pekerja dan keluarganya harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Baca Juga : Bayi 9 Bulan di Bekasi Dirawat di PICU Usai Diduga Terima Vaksin yang Tidak Sesuai

Ia mendorong dialog tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Langkah itu dinilai perlu untuk mencari solusi agar produksi tetap berjalan tanpa mengorbankan buruh dalam jumlah besar.

“Fokusnya bagaimana perusahaan tetap beroperasi. Tapi hak dan nasib pekerja juga harus dilindungi,” kata Sarino.

FSPMI memastikan akan mengawal seluruh proses apabila PHK benar-benar terjadi. Serikat pekerja menekankan perusahaan wajib memenuhi seluruh hak karyawan sesuai aturan ketenagakerjaan.

Ancaman PHK 50 ribu karyawan di Bekasi sebelumnya juga menjadi pembahasan di DPR RI. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan buruh serta pihak perusahaan, salah satunya PT Royalboard Banguninti Granito.

Persoalan ini menjadi sorotan karena Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Gelombang PHK dalam jumlah besar dikhawatirkan berdampak luas terhadap ekonomi pekerja dan daya beli masyarakat.***