BEKASI.POJOKSATU.id – Keberadaan angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi dinilai sudah ketinggalan zaman. Di tengah hadirnya layanan Trans Beken yang digratiskan sementara waktu, DPRD Kota Bekasi mendorong agar angkot segera dimodernisasi agar tidak semakin ditinggalkan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan pembenahan menyeluruh terhadap transportasi angkot dengan konsep yang lebih modern, mencontoh sistem JakLingko di DKI Jakarta maupun Warawiri di Surabaya.
“Merekomendasi agar Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan modernisasi transportasi massal, yaitu angkutan kota menjadi lebih modern. Kita punya contohnya ada di JakLingko di DKI Jakarta dan juga di Surabaya ada Warawiri,” kata Hary kepada wartawan, Minggu 22 Februari 2026.
Menurutnya, skema modernisasi angkot bisa mengikuti pola yang diterapkan saat peluncuran Trans Beken.
Pemerintah memberikan subsidi dari APBD, memperbarui fasilitas kendaraan, hingga memastikan kenyamanan penumpang, termasuk penggunaan pendingin udara (AC).
Tak hanya kendaraan, Hary juga menyoroti kesejahteraan sopir. Ia mengusulkan agar para sopir angkot digaji tetap seperti sistem yang diterapkan pada JakLingko.
“Selanjutnya adalah sopirnya kita gaji, seperti halnya JakLingko dan Warawiri, sehingga mereka lebih terfasilitasi,” ujar dia.
Baca Juga : Janji Mengajak Jalan-Jalan Berujung Petaka, Pembina Pramuka Bekasi Dilaporkan
Hary meyakini, jika angkot dibuat lebih nyaman, bersih, dan terintegrasi, masyarakat tidak akan ragu beralih menggunakan transportasi umum.
Nantinya, angkot bisa difungsikan sebagai feeder atau pengumpan bagi bus-bus yang beroperasi di Kota Bekasi, termasuk Trans Beken.
Meski demikian, Hary menegaskan bahwa skema tarif gratis seperti di Jakarta sulit diterapkan di Bekasi. Ia menilai kapasitas APBD Kota Bekasi tidak sebanding dengan APBD Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau menurut saya, tidak bisa dibilangkan gratis. Kenapa? Karena kita harus membandingkan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan APBD Kota Bekasi itu tidak apple to apple,” tegas dia.
Di sisi lain, Hary juga menyayangkan minimnya sosialisasi saat peluncuran Trans Beken. Ia mengaku DPRD tidak diberi pemberitahuan secara menyeluruh, termasuk kepada para sopir angkot dan Organda.
Baca Juga : Polisi Amankan Terduga Copet Saat Safari Ramadan Berlangsung di Bekasi
Menurutnya, ketidakterlibatan sopir dalam perencanaan dan diskusi memicu keresahan hingga aksi demonstrasi.
Para sopir merasa kehadiran Trans Beken menjadi ancaman terhadap mata pencaharian mereka, terlebih layanan tersebut masih digratiskan hingga menjelang Lebaran.
“Dengan keberadaan Trans Beken ini, mereka merasa ini sebuah ancaman, apalagi skemanya sampai dengan saat ini, sebulan ke depan, sampai dengan nanti Lebaran itu masih diberikan gratis, subsidi gratis, sehingga mereka menuntut,” tegas dia.
DPRD berharap, polemik ini bisa menjadi momentum bagi Pemkot Bekasi untuk membenahi sistem transportasi secara menyeluruh, bukan sekadar menghadirkan layanan baru, tetapi juga merangkul angkutan yang sudah lebih dulu ada.***
