BEKASI.POJOKSATU.ID - Kota Bekasi kembali menjadi sorotan dalam persoalan sampah lintas wilayah di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, meluapkan kemarahannya saat meninjau langsung kondisi pengelolaan sampah yang dinilai kian tidak terkendali.

Terutama yang bersumber dari tempat pembuangan akhir Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu.

Baca Juga: Dari Lingkungan ke Pemerintah, Program Sosial PKK RW 12 Tuai Apresiasi

Menurutnya, Bekasi saat ini menanggung beban besar akibat sistem pengelolaan sampah yang tidak konsisten dan saling lempar tanggung jawab antardaerah.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya dan viral di media sosial, KDM menyebut kondisi sampah di kawasan Bekasi dan sekitarnya sudah berada pada tahap darurat.

Ia menggambarkan pergerakan sampah antardaerah sebagai situasi yang tidak masuk akal dan mencerminkan kegagalan tata kelola lingkungan.

Baca Juga: Gratis dan Fungsional! Tol Japek II Selatan Jadi Tes Besar Jasa Marga

“Nanti kayak orang gila lagi sampah itu. Dari Karawang dikirim ke Bekasi, dari Bekasi dikirim ke Bogor. Dari Bogor dikirim ke Cianjur,” ujar KDM, dikutip dari Youtube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, 11 Januari 2026.

KDM menilai, salah satu persoalan utama terletak pada pengelolaan TPA, khususnya Bantar Gebang dan Sumur Batu.

Sampah yang seharusnya tertangani di sumbernya justru meluber dan mengalir ke sungai, lalu berpindah ke wilayah lain.

Baca Juga: Perut Lapar Usai Naik KRL? Deretan Kuliner Sekitar Stasiun Kranji Wajib Dicoba

“Kalau sampahnya di Kota Bekasi ya balik lagi dong ke Bantar Gebang. Jangan juga Bantar Gebang dikomersilkan, sampah di kampungnya enggak boleh diterima,” tegasnya.

Ia menyoroti kondisi TPA Sumur Batu yang disebut mengalami longsoran sampah hingga keluar dari area penampungan.

“Ini TPA Sumur Batu sampahnya itu keluar. Artinya dari TPA Sumur Batu kan longsoran,” ungkap KDM.

Longsoran tersebut disebut menjadi salah satu sumber pencemaran sungai yang kemudian membawa sampah ke daerah hilir, termasuk wilayah Kabupaten Bekasi dan kawasan infrastruktur vital seperti jalan tol.

Menurut KDM, kondisi ini membuat Bekasi berada pada posisi yang serba sulit. Di satu sisi menjadi penerima beban sampah dari wilayah lain.

Baca Juga: Wisata Dekat Jakarta, Bekasi Tawarkan Liburan Lengkap dan Terjangkau

Namun, di sisi lain masih harus menyelesaikan persoalan pengelolaan internal yang belum tuntas.

Ia menilai pola penanganan sampah yang bergantung pada proyek jangka pendek justru memperparah keadaan.

Sungai dibersihkan saat ada anggaran, namun kembali dipenuhi sampah ketika proyek selesai.

Baca Juga: Pasar Logam Mulia Tertahan, Harga Emas Tak Bergerak Hari Ini

“Harusnya sampah itu bukan diaudiensikan, Pak. Diangkut” ucap KDM mengetahui persoalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian nyata.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus berdalih soal kewenangan, sementara dampak lingkungan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di akhir peninjauan, KDM memerintahkan agar sampah yang menumpuk segera diangkut dan pengelolaan TPA dibenahi secara menyeluruh.

Sikap tegas ini menuai perhatian publik, terutama warga Bekasi yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan ancaman pencemaran, bau menyengat, dan potensi banjir akibat aliran sampah dari TPA.***