Bekasi Selatan, BEKASI.POJOKSATU.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai membangun pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK), Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Pembangunan fasilitas tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking dalam rangkaian kegiatan Pekan Inklusi, Kamis (19/11/2026).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pusat pelatihan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2027.
"Dan harapan kita, pertengahan tahun depan kita sudah bisa opening, sehingga kita bisa lebih melatih lebih banyak lagi disabilitas di seluruh Indonesia," ujar Yassierli saat ditemui di BPKK, Kamis.
Dia menjelaskan, pembangunan dilakukan melalui renovasi gedung yang berada di bagian belakang kompleks BPKK. Bangunan tersebut terdiri dari dua lantai yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai fasilitas pelatihan penyandang disabilitas.
"Jadi gedungnya ada di bagian belakang. Itu dua lantai yang akan kita renovasi," jelasnya.
Dalam proses renovasi dan pengadaan fasilitas, Kemnaker juga mendapat dukungan dari dua perusahaan swasta, yakni Indosat dan PT IWIP.
Yassierli berharap, pembangunan pusat pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
"Sehingga kita bisa lebih melatih lebih banyak lagi disabilitas di seluruh Indonesia," katanya.
Menurut dia, program pelatihan nantinya akan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diberikan. Durasi pelatihan juga akan menyesuaikan tingkat kesulitan materi yang dipelajari peserta.
"Kalau untuk pelatihan tertentu, misalnya IT, itu bisa empat sampai lima hari," ungkap Yassierli.
Sementara untuk pelatihan dengan materi keterampilan yang lebih mendalam, waktu pembelajaran dapat berlangsung lebih lama.
"Ada yang dua minggu, bahkan maksimal satu bulan. Jadi tergantung jenis pelatihannya," lanjutnya.
Tidak hanya membangun fasilitas pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan jejaring dengan perusahaan untuk mendukung penempatan lulusan ke dunia kerja.
Yassierli mengatakan, selama ini sejumlah perusahaan sebenarnya memiliki keinginan untuk merekrut penyandang disabilitas. Namun, mereka masih kesulitan menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
"Perusahaan itu sebenarnya ada keinginan untuk merekrut teman-teman disabilitas. Tetapi mereka juga kebingungan mencari kandidatnya di mana," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, Kemnaker akan mengambil peran untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan calon tenaga kerja disabilitas yang telah mendapatkan pelatihan.
"Di sinilah peran dari Kemnaker, untuk memberikan pilihan-pilihan, pelatihan sebelum mereka ditempatkan," kata Yassierli.
Dia menegaskan, penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan bekerja berdasarkan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, bukan semata-mata karena rasa iba.
"Jadi kami ingin mereka itu hadir di perusahaan, mereka diterima di perusahaan itu karena memang mereka itu punya skill, bukan karena dikasihani," tegasnya.
Lebih lanjut, Yassierli mengakui bahwa proses perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan.
Padahal, terdapat ketentuan yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota minimal satu persen.
Menurutnya, perusahaan masih membutuhkan dukungan dalam menemukan kandidat yang sesuai, memahami kebutuhan akomodasi, serta menyiapkan lingkungan kerja yang ramah bagi pekerja disabilitas.
"Makanya kita perbaiki kurikulum-kurikulum pelatihan, kita lakukan kolaborasi dengan Unit Layanan Disabilitas, komunikasi dengan jejaring-jejaring komunitas disabilitas," ungkapnya.
Melalui pembangunan pusat pelatihan di Kota Bekasi, Kemnaker berharap semakin banyak penyandang disabilitas dari berbagai daerah mendapatkan akses terhadap pelatihan keterampilan.
Yassierli berharap, fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong perusahaan merekrut tenaga kerja disabilitas berdasarkan kemampuan yang dimiliki.





