BEKASI.POJOKSATU.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan capaian efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dengan penghematan biaya listrik mencapai Rp120 juta per bulan.

Angka ini dinilai signifikan dan menjadi contoh konkret implementasi kebijakan efisiensi energi yang tengah didorong pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat melakukan monitoring penerapan Work From Home di lingkungan Pemkot Bekasi, Jumat 10 April 2026.

Dalam kunjungannya, ia menekankan pentingnya pengendalian biaya operasional, terutama listrik, sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran daerah.

Baca Juga: DP3A Bekasi Tegaskan KPAD Independen, Siap Awasi dan Beri Masukan ke Pemerintah

“Saya titip ke Pak Wali, nanti dihitung saja. Pak Wali sudah punya hitungan katanya sejak sistem lembur itu ditiadakan, itu ada penghematan Rp120 juta per bulan,” ujar Bima Arya, dikutip dari Radar Bekasi, 11 April 2026.

Menurutnya, efisiensi tidak hanya berasal dari pengurangan aktivitas kantor akibat WFH, tetapi juga dari perubahan pola kerja yang lebih disiplin dan terukur.

Ia bahkan menyoroti langsung kondisi di lapangan, termasuk penggunaan listrik di ruang kerja pejabat daerah.

“Nanti satu bulan dihitung penghematan dalam hal BBM, air, dan listrik. Tadi kan ruangannya Pak Sekda juga beberapa lampunya dimatikan, kita ingin hitung itu kembali,” katanya.

Baca Juga: 7 Komisioner KPAD Kabupaten Bekasi Terpilih, Hasil Seleksi Libatkan Akademisi IPB

Di sisi lain, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak awal tahun 2026.

Salah satu langkah utama adalah penghapusan sistem lembur serta penyesuaian jam kerja ASN.

“Di mana pada waktu itu saya sudah menerapkan jam kerja mulai pukul 07.00 WIB. Lampu mulai hidup, AC mulai hidup, sampai pukul 17.00 WIB, tidak ada lagi lembur,” ungkap Tri.

Ia memaparkan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, total biaya listrik di lingkungan Pemkot Bekasi bisa mencapai Rp447 juta per bulan.

Namun, setelah dilakukan penyesuaian sistem kerja dan pengendalian penggunaan energi, terjadi penurunan yang cukup drastis.

“Biasanya kita per bulan itu hampir Rp447 juta. Nah mulai memasuki bulan April ini sudah mulai terasa. Jadi rata-rata penurunannya di angka Rp100 juta sampai Rp120 juta,” jelasnya.

Langkah efisiensi ini diharapkan tidak hanya menghemat anggaran daerah, tetapi juga menjadi model bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola biaya operasional secara lebih efektif dan berkelanjutan.***