BEKASI.POJOKSATU.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan pemantauan ke Kali Bekasi, Senin, 10 Maret 2025, untuk meninjau perkembangan proyek normalisasi yang bertujuan mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya, Dedi menyoroti lambatnya progres normalisasi akibat permasalahan kepemilikan lahan di sekitar bantaran sungai.
"Anggaran untuk normalisasi sebenarnya tersedia, tetapi proyek ini terhambat hingga 50 persen karena kendala lahan," ujar Dedi dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kaget Bantaran Kali Bekasi Sudah Bersertifikat Pribadi, Kok Bisa?
Ia menjelaskan hingga saat ini, progres normalisasi baru mencapai 11,6 persen lantaran banyak lahan di daerah aliran sungai (DAS) telah bersertifikat atas nama individu atau perusahaan.
"Ini yang jadi masalah. Sungai seharusnya menjadi milik negara, tetapi sekarang ada yang memiliki secara pribadi. Ini harus segera diselesaikan," tegasnya.
Dedi juga menambahkan bahwa proyek normalisasi sebenarnya sudah berjalan dan tidak membutuhkan tambahan dana besar. Namun, untuk mengatasi kendala lahan, ia bahkan mempertimbangkan penggalangan dana sebesar Rp500 miliar.
"Dana sebesar itu seharusnya tidak perlu dikumpulkan jika sejak awal tidak ada masalah kepemilikan lahan di DAS Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi. Ini harus segera ditindaklanjuti," kata dia.***
